Kepada wartawan usai serah terima jabatan dengan Menneg PDT ad interim Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis, Helmy mengatakan, kawasan tertinggal merupakan kawasan strategis karena terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kawasan perbatasan juga merupakan etalase, bahkan wajah dari negara Indonesia," kata menteri yang berlatarbelakang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain kawasan perbatasan, prioritas juga ditujukan pada pembangunan daerah yang rawan terjadi bencana alam, terutama yang baru saja terkena musibah.
"Kunjungan pertama saya nanti ke daerah yang terkena bencana," kata Helmy yang telah berkomitmen akan mengisi seratus hari pertamanya sebagai menteri dengan melakukan serangkaian kunjungan ke lapangan.
Menurut Helmy, dengan turun ke lapangan ia ingin mengetahui langsung kebutuhan masyarakat di kawasan tertinggal sehingga bisa mengambil inisiatif penting yang nantinya dituangkan dalam bentuk regulasi dan untuk mengambil model yang tepat bagi upaya pengentasan kawasan tertinggal.
Menurutnya, upaya pengentasan daerah tertinggal tentunya tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat angka-angka, namun juga kualitatif, terutama bagaimana masyarakat memperoleh rasa keadilan.
Kementerian Negara PDT dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 dengan menunjuk Saifullah Yusuf sebagai menterinya.
Di awal tugasnya, kementerian itu menetapkan 199 kabupaten dari 400-an kabupaten/kota se-Indonesia sebagai daerah tertinggal.
Menteri PDT Lukman Edy, pengganti Saifullah, menjelang akhir masa jabatannya mengumumkan sebanyak 50 kabupaten telah berhasil dientaskan dari ketertinggalannya.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
