Salah satu wakil A2PN, Reza mengatakan, indikasi korupsi itu di antaranya berupa penyimpangan penggunaan dana hibah pemerintah Kabupaten OKI yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp12 miliar dari APBD 2006/2007.
Disamping itu, dugaan korupsi mengenai penjadwalan ulang pembayaran proyek tahun jamak di OKI tahun 2009.
Menurut dia, kejanggalan proyek ini seharusnya selesai dibayar tahun 2007 dan 2008, kenyataannya ditambah menjadi tiga tahun dari tahun 2007, 2008 dan 2009.
Ini menunjukkan kesalahan dalam membuat perkiraan kemampuan anggaran pemerintah, mengakibatkan terhambat proses pembangunan, kata dia pula.
Selain itu, lanjut dia, diperoleh informasi dari Dinas PU Kabupaten OKI, bahwa pihak pemborong menghentikan pekerjaannya karena belum terpenuhi pembayaran.
Padahal semestinya pembangunannya harus sudah selesai 100 persen, dan baru dilakukanj pembayaran tahun berikutnya, kata dia lagi.
Menurut Reza, secara fisik tidak ada lagi pekerjaan, namun disoal kenapa masih dilakukan supervisi pada suatu pekerjaan yang tidak ada dan menghabiskan uang sampai ratusan juta rupiah.
"Jika dalam waktu seminggu tidak ada respon dari pihak Kejati Sumsel, maka kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar lagi," ujar dia.
Kasipenkum dan Humas Kejati Sumsel, Apandi mengatakan, pihaknya menyambut positif aksi yang dilakukan AP2N sebagai partisipasi dalam mengungkap kasus korupsi yang ada di daerah itu.
"Kami akan tindaklanjuti laporan dan AP2N dan akan segera disampaikan ke pimpinan, sebagai kajian untuk mengungkap indikasi korupsi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata dia pula.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
