RS terapkan biaya tes cepat di atas ketentuan harus disanksi

RS terapkan biaya tes cepat di atas ketentuan harus disanksi

Petugas kesehatan mengambil sampel darah saat tes cepat (rapid test) COVID-19 mandiri di salah satu Rumah Sakit di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (19/6/2020). ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/wsj.

Kalau tidak sanksi, wibawa aturan tersebut dengan sendirinya perlu dipertanyakan,
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan rumah sakit yang menerapkan biaya tes cepat COVID-19 di atas ketentuan tarif tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan harus diberikan sanksi.

"Sanksinya harus diatur oleh pemerintah. Bisa berupa sanksi denda atau sanksi administratif dengan menurunkan kelas rumah sakit," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kelas bagi rumah sakit merupakan suatu hal yang penting. Karena itu, bila ada sanksi yang jelas dan tegas, aturan mengenai tarif tertinggi tes cepat pasti akan dipatuhi.

Baca juga: Legislator: Pemerintah harus fasilitasi masyarakat lakukan tes cepat
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah tetapkan harga tes cepat COVID-19


Karena itu, selain membuat aturan tentang ketentuan tarif tertinggi tes cepat COVID-19, Kementerian Kesehatan juga harus membuat aturan tentang sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

"Kalau tidak sanksi, wibawa aturan tersebut dengan sendirinya perlu dipertanyakan," ujarnya.

Saleh menilai metode pengawasan terhadap tarif tes cepat tidak terlalu rumit. Cukup masyarakat melaporkan kepada Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan setempat bila menemukan rumah sakit yang menarik tarif tes cepat di atas ketentuan.

Di sisi lain, Saleh menilai pemerintah perlu memfasilitasi tes cepat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi masyarakat yang lebih luas.

"Pemerintah punya anggaran besar. Ketika Presiden Joko Widodo marah-marah soal serapan anggaran penanganan COVID-19 yang viral, disebutkan anggarannya Rp75 triliun," tuturnya.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Menurut surat edaran tersebut, batasan tarif tertinggi untuk tes cepat antibodi adalah Rp150.000.

Baca juga: Wisatawan ke Yogyakarta diimbau bawa surat keterangan sehat
Baca juga: FKUI siap dukung uji khasiat produk Eucalyptus atasi serangan virus

 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Penetapan tarif tes cepat COVID-19 demi mencegah komersialisasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar