Mesir, Yordania, Prancis, Jerman tidak akui perubahan perbatasan 1967

Mesir, Yordania, Prancis, Jerman tidak akui perubahan perbatasan 1967

Warga Palestina melakukan ibadah saat protes atas pemukiman Yahudi, di kota Biddy di Tepi Barat, Senin (6/7/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamad Torokman/hp/cfo

Kami juga sepakat bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, dan akan menjadi penghalang utama bagi upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil. Itu juga bisa memiliki konsekuensi u
Amman (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Prancis dan Jerman Selasa (7/7) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui perubahan pada perbatasan 1967 (wilayah yang ada sebelum perang Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza) yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik.

"Kami tidak akan mengakui adanya perubahan pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," tegas menteri luar negeri Mesir Sameh Shoukry, menteri luar negeri Yordania Ayman al-Safadi, menteri luar negeri Perancis Jean-Yves Le Drian dan menteri luar negeri Jerman Heiko Maas melalui konferensi video.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah mereka membahas langkah aneksasi ilegal Israel melalui konferensi video.

Baca juga: Australia prihatin terhadap rencana Israel aneksasi Tepi Barat
Baca juga: Dubes: menolak aneksasi atas Palestina akan penuhi janji KAA Bandung


“Kami bertukar pandangan tentang kondisi saat ini dari Proses Perdamaian Timur Tengah dan implikasi regionalnya. Kami sepakat bahwa setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan membahayakan fondasi proses perdamaian, ”kata mereka dalam pernyataan bersama.

“Kami juga sepakat bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, dan akan menjadi penghalang utama bagi upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil. Itu juga bisa memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel, ”tambah mereka.

Para menteri luar negeri menggarisbawahi "komitmen kuat mereka pada solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Para menteri luar negeri juga mencatat bahwa mereka membahas bagaimana" memulai kembali keterlibatan yang bermanfaat antara pihak Israel dan Palestina, dan menawarkan dukungan dalam memfasilitasi jalan menuju negosiasi.

Sumber : WAFA

Baca juga: Menteri Luar Negeri Rusia puji ikrar persatuan Palestina
Baca juga: Penolakan atas rencana aneksasi Palestina didukung banyak negara

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menlu Retno: mekanisme ASEAN paling tepat atasi krisis Myanmar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar