Ketika dihubungi di Jambi, Minggu, Ridwan menjelaskan, selama satu tahun ini cukup banyak catatan penting dan keluhan yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat DPRD Kota Jambi, terkait kinerja Pemko Jambi.
Permasalahan infrastruktur, ekonomi, sosial dan politik masih menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerja Pemko Jambi.
Berbagai perbaikan di beberapa sektor harus segera dilakukan, demikian pula konflik yang terjadi di lingkungan internal Pemko Jambi, sebab cukup banyak kepala dinas/instansi yang masih kosong, sehingga berimbas pada tidak berjalannya program strategis untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Pemko juga harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Wali Kota dan wakilnya harus merealisasikan janji mereka saat kampanye seperti program berobat dan pendidikan gratis. Masyarakat menanti-nantikan hal itu," kata Ridwan.
Siapa saja warga yang berhak menerima program itu harus didata dengan jelas dan pendataan harus betul-betul akurat, sebab tidak semua warga bisa mendapat subsidi. Jangan sampai salah sasaran, apalagi mendata warga yang jelas-jelas memiliki pendapatan mencukupi.
Pemanfaatan ekonomi menengah ke bawah hingga kini juga belum dapat dinikmati, masih banyak petani menjual hasil pertaniannya kepada para tengkulak, sehingga pendapatan mereka tidak maksimal.
"Jika pemerintah memberikan solusi untuk mereka dengan menampung hasil pertanian, taraf kehidupan masyarakat juga akan meningkat," ujarnya.
Di tingkat tengkulak, tentu hasil panen petani tidak dapat dibeli dengan harga tinggi sesuai harapan petani. Pemko harus memerhatikan masalah ini, contohnya dengan mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Ciptakan lapangan kerja. Bangun sarana prasarana jalan hingga ke pusat pertanian agar hasilnya mudah diangkut dan tidak lagi menimbulkan biaya transportasi yang mahal," ujar Ridwan.
Anggota dewan lainnya Budi Yako mengatakan, satu tahun masa kepemimpinan wali kota dan wakilnya dinilai belum maksimal. Tata kota Jambi hingga kini semakin bertambah semrawut.
Ia mencontoh sejumlah reklame dan baliho yang bertebaran di beberapa titik tanpa memerhatikan keindahan kota.
Sebagian besar program pemerintah saat ini belum ada yang berhasil, karena itu pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan rekan kerja membahas apa saja hal-hal yang akan dilakukan tahun 2010.
Anggota Fraksi Indonesia Bersatu (FIB) ini menambahkan, Wali Kota dan jajarannya harus lebih giat menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), misalnya sektor pajak dan retribusi.
"Sektor parkir dan pajak lainnya bisa dijadikan primadona kalau mau digali lebih terencana. Tempatkan orang-orang yang berkompeten agar retribusi parkir dapat menghasilkan pendapatan yang lebih maksimal," tutur Budi.
Ketua Fraksi Golkar Abdullah Lapaso menyoroti masalah pergantian pejabat di lingkup Pemko Jambi, sebab hal itu menjadi masalah tersendiri bagi kepemimpinan wali kota dan wakilnya.
Wali Kota harus tegas menempatkan orang yang tepat di beberapa jabatan yang kosong seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi, sebab badan itu merupakan corong untuk merencanakan pembangunan Kota Jambi ke depan, tambahnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
