Kepala PT Asuransi Askrida Cabang Sumbar dan Jambi, Almaisyar di Padang, Selasa, menyebutkan, salah satu kerusakan yang didata dan dinilai dan menjadi tanggungan perusahaan ini adalah aset-aset milik pemerintah daerah Sumbar.
Aset milik Pemprov Sumbar diasuransikan ke Askrida sejak 2001 dengan nilai Rp4,8 triliun, dalam bentuk gedung, bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan sarana umum lainnya.
Menurut dia, banyak dari aset Pemprov Sumbar itu mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa dan kini menjadi tanggungan dari Askrida untuk membayar klaim asuransinya.
Namun, tambahnya, untuk menentukan nilai asuransi yang akan dibayarkan, Askrida membutuhkan waktu untuk melakukan pendataannya.
Untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadai nilai asuransi yang akan dibayarkan, Askrida mendatangkan konsultan dari Inggris dan Singapura, katanya.
Selain menanggung asuransi terhadap aset-aset Pemprov Sumbar, Askrida juga menanggung asuransi bagi sekitar 300 nasabah perorangan yang rumah atau bangunannya roboh, rusak berat, sedang dan ringan akibat gempa itu.
Data sementara Sarkorlak PB Sumbar, jumlah kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa terdata mencapai 358 unit terdiri dari 206 unit kategori rusak berat, 76 unit rusak sedang dan 76 unit rusak ringan.
Jumlah kantor yang paling banyak mengalami kondisi rusak berat berada di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 86 unit, 32 unit rusak sedang dan sembilan unit rusak ringan.
Di Kota Padang jumlah kantor pemerintah yang rusak berat sebanyak 55 unit, rusak sedang 15 unit dan 14 unit rusak ringan.
Di Kota Pariaman sembilan unit kantor pemerintah rusak berat, di Kabupaten Kepulauan Mentawai (13), Pesisir Selatan (9), Agam (6) dan Kabupaten Solok (4).
Selanjutnya di Sumbar, 178 ruas jalan di provinsi ini rusak berat, 63 ruas rusak sedang dan 51 ruas jalan rusak ringan. Kemudian, 21 unit jembatan rusak berat, 30 unit rusak sedang dan 17 unit rusak sedang.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
