Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ia mengaudit seluruh sistem ketenagakerjaan di departemennya.

"Begitu saya jadi menteri,saya punya tugas audit semuanya dulu, termasuk asuransi. Kita akan lakukan audit sistem, bukan audit keuangan," kata Menakertrans di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di gedung parlemen di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan audit sistem asuransi TKI di mana pada periode ini seluruh asuransi sudah harus mempunyai kantor perwakilan di negara penempatan.

Dalam Raker tersebut, Muhaimin mengatakan audit sistem ketenagakerjaan TKI meliputi pelatihan, sertifikasi, tes kesehatan, pemberangkatan, pemulangan sampai dengan asuransi.

Menakertrans berjanji akan memaparkan hasil audit sistem tersebut kepada Komisi IX DPR RI bila telah selesai dilakukan.

Terminal IV

Mengenai Terminal IV atau Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) Selapajang, Bandara Soekarno-Hatta, Menakertrans mengatakan Menakertrans mengatakan dirinya telah melakukan peninjauan lapangan ke terminal tersebut.

Dari kunjungan tersebut, Menakertrans menemukan berbagai permasalahan tentang pelayanan pemulangan TKI yang belum optimal.

Ada tiga permasalahan utama di terminal IV yaitu mengenai kerjasama antara BNP2TKI dan pihak swasta, mengenai anggaran pelayanan TKI, dan keberadaan teminal IV yang dapat meminimalisir hambatan terhadap TKI yang ingin pulang.

"Waktu 2005, ketika saya menjadi anggota DPR, kita mengusulakn hampir menutup itu. Tapi waktu dikaji dan disurvey, jumlah kerawanan ini lebih tinggi, kriminalitas lebih tinggi. Eliminasi persoalan kriminal jauh lebih dibanding umum," katanya.

Untuk menampung semua keluhan TKI yang akan pulang, Menakertrans mengatakan pihaknya akan membuka pos pengaduan di terminal tersebut.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan keberadaan terminal IV harusnya dapat meminimalisir hambatan terhadap kepulangan TKI.

"Kalau memang belum aman, harusnya calo-calonya yang diberantas," katanya.

Mengenai audit sistem oleh Menakertrans, Rieke lebih menyoroti reformasi birokrasi yang perlu dilakukan pada badan pemerintahan.

"Sebagus apapun peraturan kalau tidak ada reformasi birokrasi maka tidak akan berguna," katanya usai Raker tersebut.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009