"Presiden diharapkan berani melakukan tindakan tegas mengganti Kapolri dan Jaksa Agung untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," kata I Wayan Sudirta pada diskusi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono adalah orang baik dan masyarakat menaruh harapan besar kepadanya untuk dapat memimpin negeri ini menjadi baik. Harapan rakyat itu tercermin dari hasil suara Pemilihan Presiden yang menang dominan dalam dua kali pelaksanaan Pilpres, pada 2004 dan 2009.
Namun citra Presiden dalam sepekan ini turun drastis, sebaliknya citra dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah meningkat tajam, demikian Wayan.
Menurut dia, kondisi ini rawan dan membahayakan Presiden karena menurunkan kepercayaan masyarakat.
Wayan mempertanyakan lambannya Presiden menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, padahal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kinerja di lembaga hukum pemerintah harus cepat mereformasi kepemimpinan di dua lembaga itu.
Kekuatan masyarakat yang muncul saat ini, menurut Wayan, tidak muncul secara tiba-tiba tapi merupakan akumulasi dari berbagai peritistiwa selama ini.
"Kemunculan saat ini hanya merupakan momentum adanya konflik antara KPK dan Polri," kata dia.
Sementara anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan, konflik yang terjadi antara lembaga hukum saat ini terjadi bukan karena aturannya tapi sikap pemimpinnya.
"Kebijakan di setiap lembaga negara yang ada tergantung pada kebijakan para pemimpinnya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Anggota Komisi III DPR lainnya, Fachry Hamzah mengimbau seluruh lembaga negara bisa bersinergi saling mendukung satu sama lain dan memiliki komitmen yang sama untuk membangun bangsa.
Ia meminta para pemimpin lembaga negara, khususnya lembaga hukum yang sedang konflik untuk sama-sama menghilangkan ego-sektoral dan menyadari bahwa seluruh lembaga negara tersebut bekerja dengan biaya dari rakyat.
"Konflik yang terjadi karena perbedaan cara pandang dan persepsi terhadap amanah peraturan perundang-undangan yang ada," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
