Koordinator Bidang Hukum dan HAM Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Matra, Riskal, di Matra, Jumat, mengatakan, telah terjadi diskriminasi terhadap sarjana yang berasal dari fakultas tertentu.
Ribuan warga yang memiliki ijazah Strata 1 (S1) Pendidikan Guru SD Islam (PGSDi), Sarjana Sosial Islam, dan Sarjana Hukum Islam, tidak diakomodir oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Matra.
"Hal ini sangat tidak masuk akal, karena di beberapa daerah lain ijazah tersebut bisa digunakan untuk mendaftar menjadi CPNS," ucapnya.
Ia mengatakan, tidak masuk akal jika BKDD justru menolak warga yang mengajukan ijazah tersebut, karena pada dasarnya Kabupaten Matra sendiri masih membutuhkan pegawai di bidang tersebut.
"Di beberapa sekolah, masih sangat membutuhkan keberadaan guru agama Islam. Saat ini sudah ada warga yang ingin mendaftarkan diri, namun ternyata ditolak," tuturnya.
Riskal sangat menyatangkan hal ini, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, BKDD Matra bisa mengakomodir sarjana-sarjana tersebut.
Karena tidak diakomodir, banyak dari mereka yang terpaksa mendaftarkan diri di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar (Polman).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKDD Matra, Basri Makkasau, membantah jika telah terjadi diskriminasi dalam penerimaan CPNS tahun ini.
Ia membenarkan jika ijazah sarjana tersebut tidak diakomodir, namun bukan berarti hal ini adalah perlakuan yang diskriminatif.
"Keputusan untuk tidak menerima sarjana tersebut sudah menjadi keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan kami hanya menjalankannya saja," terangnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
