"Langkah itu dilakukan dalam rangka upaya mendukung sistem ketahanan pangan terutama untuk bahan pokok," katanya di sela musyawarah daerah (musda) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Yogyakarta, Sabtu.
Dalam program revitalisasi khususnya pabrik gula, menurut dia selain untuk mencukupi kebutuhan gula konsumsi, juga dilakukan revitalisasi mesin-mesin pabrik yang sudah tua.
"Kami mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp1 triliun. Namun demikian, dari pembicaraan dengan pihak BUMN disepakati pula untuk melakukan revitalisasi berdasarkan basis komersial," katanya.
Ia mengatakan untuk pabrik pupuk belum membicarakan mengenai bantuan
pemerintah dari segi dana, karena jika tersedia pasokan gas, akan banyak perusahaan besar pupuk yang sudah siap untuk ekspansi.
"Setidaknya ada program dari pemerintah untuk ketahanan pangan terutama kebutuhan pokok yang dalam lima tahun ke depan harus bisa mandiri dan tidak tergantung pada impor," katanya.
Langkah koordinasi, menurut dia juga telah dilakukan dengan Menteri Negara BUMN, karena sebagian dari pabrik-pabrik tersebut adalah BUMN. Nantinya akan dibuat pola kebijakan bersama dalam pelaksanaannya, dan "blue print" akan selesai dalam 2-3 pekan.
Ia mengatakan pabrik baru untuk produsen gula rafinasi saat ini raw sugar-nya masih impor. Impornya saat ini mencapai 100 persen atau sebanyak 2.300 ton.
"Oleh karena itu, saya minta kepada mereka membuat perencanaan untuk lima tahun ke depan agar bisa stop impor raw sugar, dan membuat pabriknya sendiri. Revitalisasinya pada pabrik gula yakni tujuh perusahaan swasta dan tujuh BUMN," katanya.
Selain program revitalisasi pabrik gula dan pupuk, menurut dia juga akan ditetapkan kawasan ekonomi khusus di beberapa daerah yang sudah siap dengan infrastuktur dan pelabuhan.
Ia mengatakan, nanti akan ditetapkan dalam cluster industri, dan kemungkinan koridor kawasan ekonomi khusus tersebut adalah di timur Sumatra, pantura Jawa, timur Kalimantan dan Sulawesi.
"Untuk Papua, Merauke akan ditetapkan sebagai `food estate`, di mana industri akan dikembangkan bersama infrasturtur yang akan dibangun. Itu akan dimulai pada tahun pertama, dan tiga bulan ini menetapkan `blue print`," katanya.
Selain itu, menurut dia juga akan membangkitkan industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pertanian kelautan, karena ada permintaan agar mempercepat industri hulu untuk kelapa sawit.
"Jadi, nantinya turunan kelapa sawit akan diproses di Indonesia, dan selanjutnya diekspor. Ketika industri pengolahan sudah berjalan akan ada kebijakan insentif dan disinsentif guna menyeimbangkan impor dan pasokan untuk industri," katanya.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
