"DPR harus tetap memihak kepada rakyat, karena semua anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Mathias, sikap DPR pada kasus itu, tidak memihak pada rakyat karena terkesan mendukung agar kasus Bibit-Chandra dilanjutkan.
"Hal itu terlihat ketika Komisi III melakukan rapat kerja dengan KPK, Kapolri dan Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu," kata Mathias.
Dia mempertanyakan, mengapa saat rapat dengan KPK, dilakukan secara tertutup, tetapi ketika dengan Kapolri dan Jaksa Agung, dilakukan secara terbuka untuk umum.
Sikap itu dinilai tidak adil karena memberikan kesempatan satu pihak untuk membela diri di depan publik dan tidak bagi yang lain (KPK).
Mathias menilai perlakuan DPR tersebut sangat tidak adil dan telah mengkhianati aspirasi rakyat, karena tidak mendengarkan aspirasi publik yang terus berkembang.
Dia mengingatkan, DPR di negara manapun tetap akan membela kepentingan rakyat banyak. "Kalau DPR-RI tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, berarti kehidupan demokrasi di Indonesia mundur dan kembali seperti zaman Orde Baru," katanya.
Untuk mengembalikan kredibilitas rakyat kepada DPR yang belakangan ini terus menurun, Mathias berharap DPR kembali ke khitahnya dengan membela kepentingan rakyat.
"Jangan sampai kepercayaan rakyat kepada DPR dibiarkan terus merosot, karena akan sangat membahayakan kehidupan demokrasi," ujarnya.
Berkaitan dengan akan berlangsungnya rapat gabungan Komisi III DPR dengan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung, Ketua Umum DPP KSPSI itu berharap DPR tidak lagi memihak kepada siapa pun. DPR harus bersikap bahwa penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi harus tetap diteguhkan.
Seluruh aparat penegak hukum perlu diarahkan lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama, tidak saling melemahkan atau bahkan saling menjatuhkan.
Menyinggung tentang Aangket Bank Century yang terus bergulir di DPR, Mathias meminta Ketua DPR meloloskan angket tersebut, agar kasus Bank Century menjadi jelas. "Rakyat perlu mengetahui kasus itu secara transparan, sehingga tidak ada kecurigaan yang disembunyikan," katanya.
Kalau DPR tidak berhasil meloloskan Angket kasus Bank Century, berarti DPR membela kepentingan pihak tertentu yang memang selama ini terkesan ingin menutupi kasus tersebut.
"Kalau nantinya terbukti ada pejabat yang terlibat dalam kasus ini, aparat penegak hukum harus berani bertindak tegas tanpa pandang bulu. Dan DPR juga harus memberikan dukungan," ujarnya. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
