"Kita belum sampai ke sana, tapi program ini akan masuk ke pola public private partnership (PPP), akan lebih banyak kerjasama investasinya," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.
Hatta menyebutkan, pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Sumatra itu memang menjadi program 100 hari pemerintah yaitu menyangkut pembentukan tim dan kelompok kerjanya (pokja) terkait program itu.
Pola pembiayaan pembangunan jembatan Selat Sunda berbeda dengan jembatan selat Madura (Suramadu) karena untu Suramadu sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan penghubung Jawa dan Sumatera di selat sunda adalah berupa jembatan.
Sempat ada tiga opsi untuk menyambung Jawa dan Sumatera, yakni membuat jembatan, terowongan bawah tanah, maupun meningkatkan frekuensi lalu lintas feri (penyeberangan).
Menurut Hermanto, pembangunan jembatan di selat Sunda lebih feasible (layak) dibanding dengan opsi terowongan.
"Diputuskan jembatan karena teknologi jembatan sudah maju, selain itu di Selat Sunda ada palung yang kedalamannya 150 meter sehingga berdasar aspek keselamatan lebih baik dipilih jembatan," katanya.
Jembatan juga lebih memenuhi aspek keselamatan lain terkait gempa dan kebakaran. Terowongan yang panjang akan lebih beresiko menghadapi gempa dan kebakaran.
Selain itu kapasitas jembatan lebih banyak karena bisa memuat beberapa lajur jalan. Juga bisa dilewatkan kereta di tengah-tengah jembatan.
Dalam pembangunan jembatan Selat Sunda, Menko Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional Pembangunan Selat Sunda yang bertugas untuk menyusun studi kelayakan.
Di bawah Timnas terdapat tiga pokja yaitu Pokja Teknis, Pokja Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dan Pokja Ekonomi dan Finansial.
Pembangunan jembatan Selat Sunda diperkirakan memerlukan dana investasi hingga Rp100 triliun.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
