"2025 kita akan mengalami krisis pangan dan ini merupakan isu dunia," ujarnya saat ditemui usai pembukaan Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture In Asia yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB Bogor, Rabu.
Tineke mengatakan krisis ini terjadi karena mulai berkurangnya lahan agraria sementara konsumsi masyarakat akan pangan cukup tinggi.
"Kondisi ini jika tidak ditangani cepat Indonesia bisa menjadi negara yang lebih dulu mengalami krisis pangan," ujarnya.
Ia menyatakan saat ini kondisi pertanian Indonesia sangat tertinggal dari negara lain seperti Thailand, India, Malaysia dan Vietnam.
"Indonesia belum memiliki peta perkembangan pertanian ke depan seperti apa, pertanian bukan hanya masalah beras saja, tapi semua tanaman pangan yang harus dikelola. Sementara konsumsi pangan semakin meningkat sedangkan lahan pertanian sudah mulai berkurang," jelasnya.
Berkurangnya lahan ini dijelaskan oleh Tineke disebabkan kurangnya kesadaran para petani mengelola lahan pertanian dan tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan para petani tergiur untuk menjual lahannya untuk pembangunan.
"Industri dan realestat yang berkembang cukup pesat mengurangi lahan pertanian yang ada saat ini, sementara pengembangan teknologi pangan alternatif belum diterapkan," tuturnya.
Mengatasi hal ini pemerintah dan petani perlu disadarkan agar Indonesia tidak cepat mengalami krisis pangan.
"Ada baiknya pemerintah meniru program pertanian di Jepang yang menghargai para petaninya dengan memberikan kompensasi kepada petani yang mau menggarap lahanya, agar petani merasakan pentingnya memiliki lahan bertani," ujarnya.
Oleh karena itu Tineke menyebutkan pemerintah Indonesia harus mewaspadai hal ini dengan menerapkan teknologi pertanian dengan menciptakan pangan alternatif seperti pengelolaan ubi menjadi sumber gandum yang bisa di ekspor.
"Kita memiliki jenis pangan lain yang bisa dikembangkan selain beras, kita juga perlu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada beras," ujarnya
Sementara itu Dekan FATETA IPB Bogor Dr Sam Herodian menyebutkan salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah merumuskan teknologi baru dalam pengembangan pangan di Indonesia.
"Ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi lintas sektor, kita juga perlu mengubah pola pikir para petani, penyaluran distribusi pertanian seperti pupuk lancar tidak memberatkan petani dan program pemerintah yang harus diubah," kata Herodian.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
