Menurut Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, KSSK telah menyerahkan dokumen yang lebih lengkap kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Agar tidak menimbulkan fitnah, lanjut dia, sebaiknya dokumen tersebut dibuka untuk menanggapi tindakan ekonom Drajad Wibowo yang menunjukkan kepada publik notulnesi rapat KSSK tanggal 21 November 2008.
"Begini saja, yang diberikan kepada BPK untuk audit investigasi jauh lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kalau mau dibuka, buka semuanya saja, jadi tidak menimbulkan fitnah," tuturnya.
Drajad Wibowo pada sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, menunjukkan notulensi rapat KSSK tertanggal 21 November 2008 yang menurut dia terdapat banyak kejanggalan.
Notulensi itu menunjukkan pada rapat yang dimulai pukul 00.15 WIB banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, bahwa masalah Bank Century berdampak sistemik.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), misalnya, berpandangan bahwa analisis resiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bahkan berpandangan bahwa ukuran Bank Century tidak besar, secara finansial tidak menimbulkan resiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga resiko sistemik lebih kepada dampak psikologis.
Menteri Keuangan tidak bersedia menanggapi notulen rapat yang dibeberkan oleh Drajad itu. Ia justru mempertanyakan bagaimana Drajad bisa memperoleh data yang bersifat rahasia.
"Ah, Pak Drajad dapat data dari mana ya? Itu confident dan rahasia," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, KSSK telah menyerahkan semua dokumen termasuk notulensi rapat kepada BPK untuk kepentingan audit pengucuran dana Bank Century.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
