"Hari ini Sekjen Depkeu bertemu untuk menjajaki upaya-upaya pencegahan," kata Haryono kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat.
Haryono menjelaskan, kerja sama kedua instansi itu juga untuk menindaklanjuti hasil penelitian Transparency International tentang Indeks Persepsi Korupsi (Corrution Perception Index/CPI) tahun 2009.
Dalam penelitian itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di posisi 111 dari 180 negara, atau lebih baik daripada tahun 2008, dimana Indonesia hanya menempati posisi 126.
Haryono menambahkan, keberhasilan itu antara lain akibat program reformasi birokrasi yang berjalan selama ini.
Kerjasama antara KPK dan Depkeu, kata Haryono, untuk mempercepat dan memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintah.
Untuk itu, kedua instansi sepakat memperbaiki kinerja di berbagai sektor, antara lain pelayanan publik, penanganan hutang luar negeri, penanganan aset, dan penanganan dana perimbangan.
"Kita akan bentuk tim yang nanti akan bisa diimplementasikan," kata Haryono.
Sementara itu, Sekjen Depkeu Mulya Nasution menegaskan, peningkatan kualitas reformasi birokrasi tidak hanya akan dilakukan di pusat, tapi juga di daerah. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
