Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Mayor Jenderal (Mayjen) Purn Syamsu Djalal menyatakan maraknya unjuk rasa tandingan untuk mendukung Polri dan Kejagung adalah "kampungan."

"Demonstrasi tandingan yang sedang marak, kampungan," katanya Syamsu Djalal yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), di Jakarta, Jumat malam.

Sebelumnya dilaporkan, aksi unjuk rasa tandingan yang anti Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah marak bermunculan tanah air.

Ia mengatakan unjuk rasa tandingan yang dibayar itu, sangat menyusahkan masyarakat. "Rakyat sudah bingung, ditambah bingung lagi dengan adanya demo bayaran Rp20 ribu," katanya.

Dikatakan, soal unjuk rasa bayaran itu, dialami langsung oleh DPC IPKI Jakarta Utara. "Tadi mereka (IPKI Jakut) menelepon saya, ada yang menawarkan untuk melakukan demo," katanya.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) itu menyayangkan adanya unjuk rasa bayaran tersebut, karena seharusnya untuk menaikkan kembali citra kepolisian, yakni dengan memperbaiki kinerjanya.

"Tentunya (polisi) harus intropeksi dari apa kekurangan selama ini," katanya.

"Ini bukan mengajarkan rakyat agar cerdas, tapi membodohi rakyat dengan demo bayaran," katanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPC IPKI Jakut, Tifa D Lilipaly, bahwa anggotanya ditawarkan untuk berunjuk rasa mendukung polisi.

"Yang menawarkan untuk berunjuk rasa itu, adalah pihak polisi," katanya.

Ia mengatakan sejak polisi dipisahkan dari TNI, maka tidak ada pengawasan seperti waktu masih ada Pusat Polisi Militer (Puspom).

"Saat itu, siapa saja bisa mengeluhkan perilaku anggota, yang kemudian ditindaklanjuti," katanya.

Dikatakan, sejak polisi dipisahkan dari TNI. "TNI banyak tantangannya, sedangkan polri banyak `tentengannya`," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini polisi langsung berada di bawah presiden.

"Karena itu, (polisi) laksanakan kamtibmas dengan baik, jangan slogan saja," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009