Setidaknya tujuh anggota DPR RI Komisi X adalah artis, yaitu Angelina Sondakh, Nurul Qomar, Venna Melinda, Dedi "Miing" Gumelar, Primus Yustisio, Eko "Patrio" Hendro Purnomo, dan Jamal Mirdad.
Seniman Guruh Irianto Sukarno Putra dan grandmaster catur, Utut Adianto, juga tercatat sebagai anggota Komisi X yang seluruhnya beranggota 48 orang dari berbagai fraksi.
Rapat kerja itu membahas program 100 hari kerja pemerintah dalam sektor kebudayaan dan pariwisata, yang salah satunya membahas perkembangan industri film nasional.
Kepada DPR, Jero Wacik mengungkapkan tekadnya mengembangkan kebudayaan dan pariwisata termasuk dunia perfilman di tanah air.
"Saya ingin mengajak Komisi X DPR untuk nonton film bersama agar kita bisa mengukur sampai seberapa film kita. Baguskah? Atau masih harus diperbaiki?" Katanya.
Dedi Gumelar lalu mengatakan, tidak ada pilihan bagi Menbudpar sebagai pemegang kebijakan untuk menggandeng industri termasuk sektor perfilman.
"Yang memproduksi film adalah industri bukan Depbudpar. Jadi jika diibaratkan dengan orkestra maka Depbudpar adalah dirigen. Oleh karena itu buatlah regulasi atau partitur dalam sebuah orkestra," kata anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu.
Sementara anggota DPR dari Fraksi-Partai Demokrat, Theresia Pardede, mengatakan, Indonesia menghadapi persoalan yang pelik terkait musik dan film.
"Industri musik dan rekaman per-2008 tercatat rugi Rp11 triliun dan Rp1 triliun kerugian negara harus ditanggung akibat praktek pembajakan," katanya seraya menunjuk ketiadaan payung hukum sebagai penyebabnya.
Ia meminta pemerintah menyusun kebijakan yang tegas untuk memproteksi dunia musik dan film di tanah air karena UU Haki dinilainya tidak mampu memberikan payung hukum yang optimal. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
