"Sekarang kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberi nama pada pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu," katanya.
Secara nasional, tercatat sekitar 18.500 pulau besar dan kecil di Indonesia belum diberi nama, termasuk 320 pulau dari sekitar 566 pulau di NTT.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad ketika berkunjung ke Kupang pekan lalu mengatakan pihaknya telah menargetkan memberi nama pada pulau-pulau yang tidak berpenghuni sampai 2012.
Setelah pulau-pulau tersebut diberi nama, Indonesia akan melaporkannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapat pengesahan agar tidak diklaim oleh negara lain sebagai bagian dari teritorinya.
Menurut Gubernur Lebu Raya, tidak gampang memberi nama terhadap sebuah pulau, apalagi jumlahnya mencapai ratusan, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik mulai dari personel sampai pada anggaran pendataan.
Ia menambahkan pemberian nama pulau akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia serta adat istiadat di suatu daerah.
Gubernur NTT berpendapat pemberian nama pulau-pulau itu akan memberi ruang kepada para investor untuk menanamkan modal di pulau tersebut, baik di bidang pariwisata maupun perikanan yang akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya.
"Banyak pulau-pulau kosong di NTT yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata, namun belum dilirik investor baik nusantara maupun asing sehingga keberadaan pulau-pulau tersebut tidak berdampak apa-apa bagi ekonomi rakyat," katanya.
Ia menambahkan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan pemberian nama pulau-pulau di NTT karena otoritas pemberian nama itu merupakan wewenang pemerintah pusat.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
