"Harus ada perubahan pola penyaluran subsidi untuk tahun 2010 agar tingkat penyerapan lebih baik," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, panitia anggaran akan memberikan sanksi berupa penyesuaian anggaran tahun 2011 seandainya anggaran tahun 2010 penyerapannya tidak sesuai dengan harapan.
Pemerintah sendiri sudah mengalokasikan dana subsidi tahun anggaran 2010 sebesar Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah baru atau rumah yang dibangun masyarakat (swadaya).
Menurut Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tito Murbaintoro, penyerapan tahun anggaran 2009 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) I sebesar Rp625 miliar saat ini sudah terserap seluruhnya pada Oktober 2009.
Sedangkan untuk DIPA II sedang dimintakan sekitar Rp375 miliar diharapkan dapat terserap seluruhnya sampai akhir Desember 2009 sehingga seluruhnya dapat mencapai Rp1 triliun, paparnya.
Rendahnya penyerapan anggaran 2009 dapat dilihat dari dana yang dialokasikan untuk subsidi dari sebanyak 47.000 unit ternyata yang dapat dimanfaatkan hanya sebanyak 2.000 unit saja atau hanya 4 persen saja, ungkapnya.
Dia mengakui salah satu kendala rendahnya penyerapannya karena proses verifikasi yang mengalami kendala karena keterbatasan tenaga pelaksana di Kemenpera.
Proses verifikasi di Kemenpera diselenggarakan dua lapis yakni di perbankan, kemudian di tingkat Kemenpera, hanya saja terkadang data yang disampaikan bank tidak lengkap sehingga butuh waktu untuk dilengkapi, kata Tito.
Menpera mengatakan, ke depan proses verifikasi akan diserahkan kepada pihak lain. Tugas pejabat Kemenpera nantinya sebagai penyelenggara kebijakan saja untuk tugas operasional diserahkan kepada pihak lain.
"Tidak tertutup kemungkinan penyaluran dana subsidi akan dikembalikan kepada bank BUMN dalam hal ini BTN yang sudah memiliki pengalaman dalam menyalurkan subsidi," ujar Menpera.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
