"`Capping` (pembatasan) ini mengkhawatirkan karena akan menghambat investasi," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPR agar tidak ada lagi pembatasan "cost recovery."
Ia sudah menanyakan ke Menteri Keuangan dan dikatakan tidak ada pembatasan "cost recovery."
"Esensinya adalah lebih realistis, komponen mana yang layak masuk `cost recovery` dan mana yang tidak," katanya.
Darwin juga berjanji, rumusan tentang "cost recovery" yang sedang dibahas tidak berlaku surut, namun ke depan sehingga tidak perlu dikhuatirkan.
Meski demikian, Darwin meyakini investasi pertambangan dan migas pada 2010 akan lebih baik mengikuti perekonomian global yang juga semakin baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah meminta, cost recovery tidak dimasukkan ke dalam APBN.
Menurut dia, pengendalian "cost recovery" bisa dilakukan melalui pengawasan secara ketat terhadap biaya di luar biaya operasi.
Anggota Komisi VII DPR Satya Yudha juga meminta agar "cost recovery" tidak dimasukan ke dalam UU APBN.
Ia mengatakan, DPR berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas persoalan ini.
UU APBN mengamanatkan pemerintah mengeluarkan PP "cost recovery" sebelum 1 Januari 2009. Namun, hingga saat ini, PP tersebut belum juga keluar.
Departemen ESDM menargetkan, penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) bisa selesai sebelum Maret 2010.
UU APBN 2010 menyebutkan, nilai "cost recovery" sebesar 12,005 miliar dolar AS.
Isu "cost recovery" tersebut menjadi salah satu penyebab penawaran wilayah kerja migas yang digelar pemerintah dalam dua kali kesempatan menjadi sepi peminat.
Dalam tender blok tahun 2008/2009 yang ditawarkan melalui mekanisme reguler, dari 16 blok, hanya lima yang dimenangkan investor.
Selanjutnya, tender reguler putaran pertama 2009 yang menawarkan 17 blok, hanya satu yang laku dan tujuh blok yang ditawarkan melalui penawaran langsung, hanya dua yang dimenangi investor.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
