"Perilaku korupsi yang terjadi pada sektor kehutanan di Indonesia telah merugikan pemerintah sebesar 2 miliar dolar Amerika setiap tahunnya," kata Wakil Direktur HRW, Joseph Saunders saat mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.
Saunders mengatakan tindakan yang merugikan keuangan pemerintah tersebut membuat Indonesia tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak ekonomi dan sosial kepada rakyat.
Indonesia menurut Saunders tidak bisa diandalkan sebagai mitra perdagangan karbon karena pengawasan yang kurang dan adanya pertentangan kepentingan, padahal perdagangan karbon merupakan topik penting pada Konferensi Perubahan Cuaca Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 7 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.
Saunders membuat laporan setebal 75 halaman yang berjudul "Dana Liar : Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia.
Pada laporan itu, HRW menemukan lebih dari 50 persen hasil kayu tebangan di Indonesia, merupakan pembalakan liar dan tidak dikenakan pajak sejak tahun 2003 hingga 2006.
Saunders mengungkapkan pemerintah mengalami kerugian akibat adanya subsidi "siluman" termasuk penetapan harga kayu dan pemerintah sengaja menentukan nilai tukar mata uang agar lebih rendah dari harga riil, serta pihak eksportir yang menghindari pembayaran pajak.
"Eksportir menghindari pajak dengan menggunakan taktik `harga transfer` yang semakin membesar kerugian," ungkap Saunders.
Saunders menuturkan tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan itu berdampak terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil tidak dapat merasakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat lainnya.
Padahal menurut HRW Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terbesar di dunia, namun sebagai negara dengan tingkat penggundulan hutan yang paling tinggi.
Indonesia juga memiliki keuntungan sekitar 6,6 milar dolar Amerika dari hasil ekspor perkayuan atau menduduki posisi kedua setelah Brazil atau lebih besar dari keuntungan ekspor di negara gabungan benua Afrika dan Amerika Tengah.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
