"Kami tidak mempermasalahkan pembentukan pansus itu, bahkan saya mendukung tindakan DPRD tersebut dan siap membantu jika memang dibutuhkan," katanya di Pandeglang, Minggu.
Terkait dengan proses penerimaan CPNS, ia menjelaskan, itu dilakukan oleh konsultan, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sama sekali tidak ikut campur apalagi mengubah hasil yang telah disampaikan oleh konsultan itu.
Untuk memberitahu hasil tes itu kepada masyarakat, pemerintah daerah mengumumkan melalui media massa sehingga tidak ada yang ditutupi.
Demikian juga dengan keluarga pejabat yang lulus dalam tes itu dimungkinkan karena anak itu memang bekerja keras dalam mempersiapkan tes sehingga berhasil.
"Kami harus proporsional dalam melihat dan menilai kelulusan CPNS, jangan dilihat anak pejabat saja yang lulus," katanya.
Jika dilihat dari persentase kelulusan peserta tes jalur umum, dari 200 yang dinyatakan lulus hanya sekitar 10 orang yang merupakan anak pejabat atau hanya lima persen, itupun bukan karena ada faktor lain tapi murni karena mereka memiliki kemampuan.
Ia juga berharap pembentukan pansus yang dilakukan DPRD bisa mengetahui proses penyelenggaraan tes serta memperbaiki kegiatan penerimaan CPNS di masa mendatang.
"Kamijuga berharap ada perbaikan pada konsultan pelaksananya, karena bukan tidak mungkin kalau memang terjadi kesalahan juga karena konsultannya," katanya.
Wakil Ketua Pansus CPNS DPRD Pandeglang Ilma Fatwa secara terpisah mengakui telah mengagendakan pertemuan dengan panitia seleksi dan konsultan untuk meminta klarifikasi terkait dengan pelaksanaan tes penerimaan CPNS.
"Kami jadwalkan pertemuan dengan mereka besok (7/12), kami berharap pihak panitia dan konsultan membawa data dan dapat menjelaskan secara lengkap proses penerimaan CPNS itu dengan jelas," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
