"Kita persiapkan semua (aturan) agar PT PLN bisa negosiasi langsung karena itu dibuat Perpres sebagai payung hukumnya," katanya seusai Rapat tentang tindak lanjut percepatan penyelesaian masalah kelistrikan di kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Wapres Boediono tersebut dihadiri pula oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Shaleh serta Fahmi Mochtar.
Lebih lanjut Hatta menjelaskan dalam beberapa peraturan yang dipersiapkan antara lain revisi Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa.
Rancangan perubahan Perpres no 71/2006 tentang pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap I.
Rancangan Perpres tentang tim penyelesaian rasionalisasi kontrak khusus. Selain itu juga rancangan Perpres tentang harga jual beli listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan.
Menurut Hatta dalam rapat tersebut juga dibahas soal rancangan Perpres tentang perubahan Perpres 72/2006 tentang tim koordinasi percepatan pwmbangunan pembangkit listrik.
Selain itu juga dipersiapkan rancangan Perpres soal penanganan darurat listrik.
"Soal tarif dasar listrik (TDL) kita belum bicarakan sampai disitu, apakah kita perlu perbaiki, itu belum ada keputusan," kata Hatta.
Ketika didesak apakah memang ada pembicaraan kemungkinan kenaikan TDL, Hatta menegaskan dalam program 100 hari tidak ada rencana kenaikan TDL.
"Itu (TDL) sama sekali belum diputuskan," kata Hatta.
Sementara Dirut PT PLN Fahmi Mocthar menjelaskan sampai Desember 2009 ini akan ada dua pembangkit listrik proyek 10 ribu MW tahap I yang selesai.
"Yang selesai Desember ini yaitu 2 X 300 MW di Labuhan (Banten) dan 1 X 300. MW di Rembang," kata Fahmi.
Sementara yang lainnya secara bertahap akan selesai paling akhir pada tahun 2012. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan proyek 10 ribu MW tahap II.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
