"Penanganan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen pariwisata, namun harus terintegrasi antara berbagai institusi," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Hakam Naja saat pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Rabu malam.
Ia menjelaskan, penanganan sektor pariwisata harus dilakukan secara lintas bidang, misalnya saat wisatawan datang ke bandara menjadi tanggung jawab maskapai, dan saat mengurus surat ke imigrasi menjadi tanggung jawab departemen hukum dan HAM.
Menurut dia, provinsi ini memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengakui provinsi ini memiliki potensi besar di bidang pariwisata, namun kurang tenaga untuk mengurusnya.
Ia mengatakan berbagai wilayah tujuan wisata yang menjadi andalan provinsi ini antara lain Candi Borobudur, Pulau Karimunjawa, dan Vihara Sam Po Kong Semarang.
Namun, lanjut dia, pembenahan objek-objek wisata ini berjalan lambat.
Ia mencontohkan Candi Borobudur yang sudah berulang kali dilakukan perencanaan pembenahan, namun hingga saat ini tidak juga berjalan dengan baik.
"Padahal, Jawa Tengah memiliki seluruh prasarana pendukung yang sudah siap, seperti Bandara Adi Sumarmo Solo dan Ahmad Yani Semarang," katanya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan DPR dalam pembenahan sektor pariwisata ini.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Jika Pemda Jateng gak mampu mengurus daerah seluas itu, mungkin sebagian selatan diberikan ke DI Jogjakarta saja. Mau?