Warga minta Anies datang ke Pulau Pari tangani konflik lahan

Warga minta Anies datang ke Pulau Pari tangani konflik lahan

Dokumentasi - Sejumlah turis domestik berwisata di Pantai Perawan, Pulau Pari, yang menjadi salah satu dari sekian banyak tujuan wisata bahari di Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (19/11/2017). ANTARA FOTO/R. Rekotomo/am.

warga telah berkonflik lahan dengan suatu perusahaan sejak 1982 silam
Jakarta (ANTARA) - Warga  meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  datang langsung ke Pulau Pari dengan tujuan membantu menangani konflik lahan di sana.

Hal tersebut diungkapkan oleh koordinator aksi massa Koalisi Selamatkan Pulau Pari, Buyung yang berunjuk rasa di Balai Kota Jakarta dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan dan miniatur perahu bertuliskan #savepulaupari.

Baca juga: Kelurahan Pulau Pari kembalikan 63 paket bansos sembako

"Tujuan kami, warga Pulau Pari datang ke kantor gubernur ini meminta perlindungan dan meminta kebijakan pak gubernur atas adanya kasus konflik lahan yang terjadi di Pulau Pari, karena yang saya tahu warga Pulau Pari adalah sebagai warga pak gubernur, tuntutan kami sebagai warga Pulau Pari agar pak gubernur bisa singgah dan datang ke pulau kami, agar bisa mengatasi kasus konflik lahan yang ada di Pulau Pari," ujar Buyung di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Buyung mengatakan warga telah berkonflik lahan dengan suatu perusahaan sejak 1982 silam yang bermula dari warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Pulau Pari itu tidak memiliki sertifikat tanah.

Buyung menceritakan pada 1992 silam, pihak kelurahan meminta sertifikat tanah warga yang dikatakan oleh pihak kelurahan untuk dilakukan pemutihan.

Baca juga: Sudin Damkar evakuasi ular sanca di Pulau Lancang

"Yang jelas warga Pulau Pari sudah lama tinggal di pulau tersebut, sudah tujuh generasi, yang jelas warga Pulau Pari yang menguasai lahan dan menguasai fisiknya. Kalau warga tidak memiliki sertifikat, yang jelas warga dulu pernah punya tapi diambil oleh pihak kelurahan dengan pengakuan akan adanya pemutihan yang dilakukan oleh kelurahan," ucapnya.

Sementara itu, disebutkan bahwa puluhan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pulau Pari sudah dimiliki atas nama perusahaan.

Baca juga: Tony Q Rastafara minta warga tak kotori Kepulauan Seribu dengan sampah

Buyung mengklaim, dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Nomor 0314/LM/IV/2017 Jakarta tanggal 9 April 2017 disebutkan 62 SHM dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari perusahaan-perusahaan di atas Pulau Pari sebagai praktik mal administrasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pengembang Pulau Pari minta penggarap illegal hengkang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar