"Kami akan meminta RSUD Bangka Tengah agar mentransparansikan biaya pengobatan, agar masyarakat mengetahui biaya perobatan," ujarnya di Koba, Kamis.
Ia mengatakan, transparansi tersebut dimaksudkan untuk menghindari protes warga masyarakat yang terkejut saat harus berobat di rumah sakit umum milik Pemerintah daerah itu.
"Dengan adanya pemberitahuan mengenai daftar biaya perobatan masyarakat tidak akan terkejut lagi," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan kajian dengan mengundang berbagai pihak terkait agar transparansi biaya pengobatan dapat terealisasikan.
"Kami akan mengkaji agar transparansi tersebut dapat terlaksana," katanya.
Ia mengatakan, selain transparansi, pihaknya juga akan melakukan kajian untuk kemungkinan penetapan standar biaya pengobatan di RSUD Bangka Tengah.
"Dengan adanya standar biaya pengobatan akan lebih meringankan beban masyarakat sehingga tidak ada lagi protes warga yang mengeluhkan tingginya biaya pengobatan," katanya.
Menurut dia, bila APBD Bangka Tengah memungkinkan, pihaknya bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, seperti yang telah berjalan di Kabupaten Belitung Timur.
"APBD Bangka Tengah terbatas sehingga tidak mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan grastis seperti Kabupaten Belitung Timur," katanya.
Ia mengatakan, dengan APBD yang terbatas, pihaknya hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat melalui layanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Jamkesmas serta Jamkesda merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau masyarakat," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
