"Salah satu yang dibahas dalam rapat gubernur sesumatra adalah pembangunan jembatan Selat Sunda," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau, Emrizal Pakis, di Pekanbaru, Jumat.
Menurut dia, mereka juga akan membahas andil para kepala daerah, terutama Lampung, sebagai salah satu daerah hulu dari jembatan sepanjang 29 kilometer itu.
Pembahasan itu bertujuan untuk mendorong atau mempercepat pembangunan jembatan karena pada Januari 2010 pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembentukan tim bagi pembangunan jembatan itu.
Pembangunan mega proyek itu diperkirakan sedikitnya membutuhkan biaya Rp100 triliun hingga Rp117 triliun yang akan dikerjakan dengan memakan waktu selama 10 tahun.
"Jembatan Selat Sunda telah sampai pada tahap akan diterbitkannya Perpres, sehingga pembiayaan dengan jaminan dari pemerintah menjadi lebih mudah," ujarnya.
Jembatan yang menghubungkan kedua pulau yang berpenduduk lebih padat dibandingkan tiga pulau besar lain di Indonesia itu diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah akan melibatkan perusahaan swasta dalam pembiayaan pembangunan jembatan dengan pola public private partnership atau kemitraan swasta-publik.
Pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Sumatra itu menjadi program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, sedangkan pembiayaannya berbeda dari Jembatan Suramadu yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dan daerah. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
