Pidato RAPBN 2021

Pengamat ingatkan sektor energi masih bebani APBN

Pengamat ingatkan sektor energi masih bebani APBN

Dokumentasi - Pengamat Ekonomi Fahmy Radhi saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kominfo, Jakarta, Senin (23/7/2018). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/am.

Kilang minyak tidak pernah mampu dibangun, akibatnya impor BBM selalu membengkak
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan kepada pemerintah bahwa sektor energi masih membebani biaya pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sektor energi lebih menjadi beban pengeluaran APBN untuk impor dan subsidi migas, ketimbang pendapatan,” kata Fahmy kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Tanggapan tersebut terkait dengan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021.

Selain itu, Fahmy menilai sejak awal pemerintahan Jokowi melalui Nawacita, selalu menyampaikan pencapaian kemandirian dan kedaulatan energi. Namun, tidak pernah diimplementasikan secara serius dan terus menerus.

“Kilang minyak tidak pernah mampu dibangun, akibatnya impor BBM selalu membengkak. Lifting minyak semakin menurun. Dana APBN untuk impor dan subsidi gas elpiji semakin besar. Program EBT tidak pernah mengatasi penurunan impor migas secara signifikan,” katanya.

Pada pidato RAPBN 2021 tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 pemerintah akan mengefektifkan perencanaan lifting dan efisiensi biaya migas.

“Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

Selain itu, untuk perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP akan terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

Baca juga: Presiden optimalkan efisiensi biaya operasi migas 2021
Baca juga: Lifting migas nasional hanya capai 90,5 persen dari target APBN
Baca juga: SKK Migas sebut penurunan harga gas hemat belanja pemerintah


Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jazilul Fawaid: Target pertumbuhan ekonomi butuh perombakan kebijakan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar