Jakarta, 29/12 (ANTARA) - Wakil Presiden Boediono berencana untuk melakukan kunjungan kerja Bitung pada hari Senin (28/12). Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres akan meninjau secara langsung aktifitas bongkar muat ikan di pelabuhan yang yang rencananya akan dibangun sebagai Pelabuhan Perikanan berstandar internasional.

Selama Januari hingga September 2009 ekspor hasil perikanan dari Provinsi Sulawesi Utara mencapai 19,26 ribu ton dengan nilai ekspor sebanyak USD 70,47 juta. Ekspor hasil perikanan yang umumnya didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung tersebut dipasarkan dengan tujuan ke beberapa negara seperti Jepang, Taiwan, USA, China, Philipina, Vietnam, Korea, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, Pakistan, Thailand, Rusia, Meksiko, Hongkong, Timor Leste, Eropa, Timur Tengah, dan New Zealand. Sedangkan untuk pasar domestik, hasil perikanan yang didaratkan di PPS bitung dipasarkan ke wilayah Bitung dan sekitarnya, Manado, Surabaya dan Jakarta.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi perikanan yang besar, pembangunan PPS Bitung untuk menjadi pelabuhan perikanan berstandar internasional tentunya sudah sangat dibutuhkan guna mencapai visi kementerian tersebut. Namun menjadikan PPS Bitung menjadi pelabuhan berstandar internasional tentunya memiliki sejumlah kendala seperti; 1) kapasitas dermaga bongkar muat hanya 126 meter sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh kapal perikanan diatas 30GT, akibatnya banyak kapal yang mendaratkan ikan di pelabuhan umum, pelabuhan khusus (Angkatan Laut) dan pelabuhan tangkahan. 2) terbatasnya pasokan listrik dari PLN sehingga banyak investor perikanan yang menunda untuk berinvestasi dalam pembangunan usaha perikanan. 3) Kurangnya pasokan air bersih sehingga mengganggu kelancaran penangkapan ikan.

Dalam rangka mendorong pengembangan sehingga dapat mewujudkan visi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dalam lingkup nasional pelabuhan perikanan menghadapi beberapa tantangan besar lain yang harus dicarikan solusinya, yaitu: Pertama, menata pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang optimal, berimbang, dan lestari. Kedua, restrukturisasi armada kapal perikanan nasional sehingga mampu memanfaatkan SDI di laut lepas, melalui rasionalisasi, nasionalisasi dan modernisasi. Untuk itu, DKP mendorong para nelayan untuk bisa melalukan penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas. Ketiga, pengembangan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional. Dalam mendukung langkah ini akan ditempuh beberapa kegiatan, yaitu: (1) pengembangan pelabuhan perikanan khususnya di daerah yang potensial dan lingkar luar Indonesia, (2) penerapan port state measure, (3) pengembangan basis data dan informasi perikanan di pelabuhan perikanan, dan (4) pembangunan, pengembangan dan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan UPT daerah.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Hp: 08161933911

Pewarta:
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009