Iran: AS tak berhak mendesak 'snapback' sanksi PBB terhadap Teheran

Iran: AS tak berhak mendesak 'snapback' sanksi PBB terhadap Teheran

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif (kiri) sebelum melakukan pertemuan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (18/7/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/REUTERS/Lucas Jackson/wsj.

Dubai (ANTARA) - Amerika Serikat tidak berhak mendesak penerapan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran, menurut Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dalam surat kepada PBB.

Dalam surat, ia meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk menolak upaya Washington tersebut.

"Tekanan AS untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran akan memunculkan konsekuensi yang berbahaya ... Iran telah menahan diri dengan niatan baik ... Kini giliran masyarakat internasional yang melawan tekanan tidak sah dari Amerika Serikat," kata Zarif dalam surat itu.

Stasiun TV Iran menyebutkan surat itu telah disampaikan oleh utusan Iran untuk PBB, Majid Takhteravanchi, kepada kepala Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Rabu mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengarahkannya agar memicu snapback seluruh sanksi PBB terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB di New York pada Kamis (20/8).

Dalam upaya untuk menjatuhkan kembali sanksi tersebut, AS akan mengajukan keberatan kepada DK PBB mengenai ketidakpatuhan Iran terhadap perjanjian nuklir, meskipun Washington telah angkat kaki dari perjanjian itu pada 2018.

Zarif menegaskan Washington tidak memiliki hak untuk mendorong mekanisme snapback sebab AS tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian nuklir tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: DK PBB tolak resolusi AS untuk perpanjang embargo senjata Iran

Baca juga: Iran sebut AS dipermalukan dengan penolakan proposal embargo senjata

Baca juga: Iran tingkatkan pengayaan uranium di tengah ancaman sanksi AS


 

Ketika kapal perang Iran kali pertama singgah di Indonesia

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar