"Birokrasi yang berbelit salah satu penyebab lemahnya serapan APBD Kaltim 2009," ungkap Ketua DPRD Kaltim, Mukmin Faisyal, Kamis.
Realisasi daya serap anggaran APBD Kaltim 2009 hingga 31 Desember 2009 hanya 84,75 persen dari total APBD Rp7 triliun atau tersisa Rp200 miliar.
Terbanyak dari Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim yang nilainya mencapai Rp 130 miliar.
"Pemangkasan birokrasi menjadi syarat agar penyerapan APBD Kaltim bisa terealisasi optimal. Jadi, setiap proyek yang sudah masuk perencanaan harus segera dilakukan, tanpa harus melalui proses yang berbelit," ujar Mukmin Faisyal.
Perencanaan dan perhitungan yang tidak matang juga menjadi penyebeb lemahnya serapan APBD Kaltim 209 itu, katanya.
"Perencanaan dengan waktu turunnya anggaran sangat pendek, sehingga pembangunan tersebut sulit terealisasi. Jika perencanaan matang, maka anggaran itu tentu bisa digunakan sesuai target," kata Ketua DPRD Kaltim itu.
Terkait kekhawatiran para kontraktor sebagai pelaksana proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD akan terjerat hukum, Mukmin Faisyal mengaku hal tersebut wajar.
"Memang, salah satu penyebab lemahnya penyerapan APBD Kaltim itu juga akibat adanya kontraktor yang khawatir terjerat hukum. Namun, hal itu jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pembangunan sebab jika dilakukan secara benar, tidak mungkin akan menjadi masalah," ujar Ketua DPRD Katim tersebut.
Pada 2010 lanjut Mukmin Faisal, APBD Kaltim tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk proses pembangunan Bandara Samarinda Baru dan pembangunan jalan tol.
""Prioritas penggunaan anggaran APBD pada 2010 tetap didominasi pembangunan infrastruktur," ujar Ketua DPRD Kaltim tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
