"Saya harap pada tahun ini sudah ada titik terang soal pasokan gas," kata Mustafa di Jakarta, Senin.
Menurut Mustafa, pemerintah sangat berkepentingan dalam menjamin pasokan gas sebagai dasar keberlangsungan industri dalam negeri.
Untuk itu ujarnya, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus didorong untuk meninjau kembali kontrak-kontrak pembelian gas yang sudah habis masa berlakunya.
"Perpanjangan kontrak, maupun kontrak baru harus juga mempertimbangkan kebutuhan domestik," tegasnya.
Ia menuturkan, sejumlah sektor yang terkendala soal gas adalah sektor pupuk, ketenagalistrikan.
"Kalau BUMN pupuk tidak bisa berproduksi karena masalah energi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak bisa beroperasi penuh, bukan hanya dua pabrik ini yang idle, tapi akan meanggangu perekonomian," tambahnya.
BUMN pupuk, ujarnya, memerlukan kepastian pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
Mustafa berharap, dalam waktu dekat sudah ada nota kesepahaman dengan BP Migas, agar seluruh jalur industri mendapat porsi pasokan gas.
Ia mengakui, salah satu negosiasi pasokan gas yang mengalami kendala adalah antara PT Pupuk Kaltim dengan Chevron.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
