Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan early warning system atau sistem peringatan dini jika mulai ada tanda-tanda impor komoditas mulai membludak sebagai dampak dari pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (FTA).

"Ada early warning system jika terjadi lonjakan-lonjakan yang menyebabkan `injury` atau dampak buruk," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta, Selasa.

Menurut Hatta, hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan masuknya barang impor setelah pelaksanaan FTA termasuk ASEAN dengan China.

Ia meminta agar pelaksanaan FTA jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja yaitu adanya ketakutan masuknya barang dari luar negeri tetapi juga harus dilihat dampak positifnya.

"Pelaksanaan FTA akan meningkatkan volume perdagangan. Ini yang harus didorong untuk kepentingan nasional. Ini yang harus disiapkan," katanya.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan instansi lain akan membuat analisis dari sisi trend untuk melihat korelasi barang yang masuk dengan pelaksanaan FTA atau situasi lain.

"Itu akan dilihat korelasinya dengan situasi dalam negeri apakah PHK, perkembangan industri, dan berbagai implikasi lainnya," katanya.

Menurut dia, kebijakan untuk mengantisipasi pemberlakuan FTA terus dilakukan seperti kebijakan perbaikan daya saing melalui pembenahan infrastruktur dan suku bunga.

"Kalau dibutuhkan kita siapkan langkah pemihakan di mana masing-masing kementerian dapat memberikan input ke APBN, kalau bisa diidentifikasi, maka akan dituangkan dalam APBNP 2010," katanya.

Sementara itu Mendag Mari Pangestu mengatakan, ada berbagai proses pengamanan terkait FTA yaitu verifikasi surat keterangan asal (SKA) dan mekanisme safeguard.

"Barang yang masuk dengan tarif rendah harus dicek bahwa barang itu benar-benar berasal dari mitra FTA," katanya.

Terkait mekanisme sistem peringatan dini, Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan, pihaknya memiliki pusat pengolahan data di mana sumber datanya berasal dari kantor BC seluruh Indonesia.

"Berdasar data-data itu dapat diketahui jika ada trend peningkatan arus masuk barang. Ini kemudian di-share ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk dianalisis," kata Thomas.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010