Pontianak (ANTARA news) - Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis mengatakan bahwa menilai kinerja pemerintah melalui program 100 hari merupakan hal yang tidak objektif.

"Tidak bisa menilai 100 hari berhasil atau tidak," kata Cornelis di Pontianak, Senin malam.

Menurut dia, dengan tenggat waktu 100 hari sulit untuk bekerja maksimal. "Bisa kerja apa," kata Cornelis yang juga Gubernur Kalbar itu.

Ia menambahkan, ancaman demo besar-besaran pada 28 Januari yang bertepatan dengan berakhirnya Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II pun akhirnya tidak objektif lagi.

PDI Perjuangan di daerah, lanjut dia, sudah mendapat instruksi dari DPP supaya tidak ikut-ikutan melakukan hal itu.

Sejumlah organisasi massa berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta, Kamis (28/1).

Salah satunya Gerakan Indonesia Bersih yang mengklaim sebanyak 20 ribu orang akan dilibatkan dalam aksi itu.

Mereka akan memusatkan aksi di depan Istana Negara setelah berkumpul di tugu air mancur Indosat.

Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, sebanyak 10 ribu personel kepolisian disiapkan di Jakarta di sejumlah lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi utama unjuk rasa seperti Istana Negara.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010