"Kita tidak mau masuk dalam lingkaran pro dan kontra. Sikap Fraksi PDIP pasti `clear` (jelas) dalam persoalan itu, khususnya yang menyangkut dua hal, FPJP dan KSSK," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Dalam dua konteks itulah, menurut Wakil Ketua DPR ini, PDIP akan mengambil sikap yang tegas dan jelas, serta sama sekali tidak terpengaruh oleh fraksi-fraksi lain di DPR.
Menurut Pramono, PDIP melihat persoalan Century dari dua sisi yakni siapa yang harus bertanggungjawab berkaitan dengan FPJP dan PMS, dan siapa yang bertanggungjawab atas kebijakan KSSK.
"Itu saja kan sederhana. Jadi dalam konteks dua itulah PDIP akan menentukan sikapnya," ujar Pramono.
Ujungnya dari persoalan ini juga hanya dua saja, yakni yang berkaitan dengan politik dan pelanggaran hukum, kalau ada tindak pidana korupsi, maka itu menjadi wewenang KPK.
"Kalau ada aliran dana itu kan pasti ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan itu jadi ranah KPK yang memutuskan. Sementara kalau politik ya politik saja," katanya.
Pramono berharap semua pihak juga bisa memilah-milah persoalan dalam dua hal itu, yakni yang berkaitan dengan politik, biarkan proses politik berjalan dalam koridornya sendiri, sementara hal-hal yang berkaitan dengan hukum, biarkan proses hukum yang menanganinya.
PDIP, kata Pramono, menilai apa yang dilontarkan baik Presiden Yudhoyono maupun Wapres Boediono terkait temuan-temuan di Pansus Century agak responsif.
"Apa yang disampaikan presiden dan wapres, terkait dengan apa yang berkembang di DPR ini, terutama misalnya pernyataan mengenai `jangan-jangan DPR ini jadi tempat industry Pansus`, menurut saya `out of context`," katanya.
Hal itu karena Pansus pada dasarnya adalah kewenangan DPR yang dilindungi oleh UU.
Oleh karena itu, Pramono mengimbau semua pihak saling menghargai satu sama lain. "Bagaimanapun kekuatan pemerintahan yang sekarang ini di era demokrasi adalah keberimbangan eksekutif dan legislatif," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
