Aksi pertama digalang Gerakan Mahasiswa (Gema) Kalteng, yang menilai pemerintahan tidak pro rakyat kecil dengan sejumlah kebijakan kontroversial pada program kerja 100 harinya.
Massa yang berjumlah sekitar 30 mahasiswa itu mengritisi kebijakan pemerintah membeli mobil dinas pejabat negara, renovasi istana negara, rencana pembelian pesawat Kepresidenan, serta kenaikan gaji pejabat.
Hal tersebut, menurut Koordinator Gema Kalteng Herry, tidak sebanding dengan keadaan rakyat sekarang ini yang menurut data per Desember 2009, angka kemiskinan mencapai 76 juta kepala keluarga, dengan di bawah garis kemiskinan mencapai 20 juta kepala keluarga.
Mereka membagi-bagikan selebaran di Bundaran Besar Palangkaraya, dengan kawalan ketat aparat kepolisian.
Saat massa Gema mulai membubarkan diri, muncul massa tandingan yang melakukan unjuk rasa mendukung pemerintahan SBY, mengatasnamakan Gerakan Aman Adil Sejahtera Untuk Indonesia (Garansi).
Meski mengaku mendukung SBY, sebagian pengunjuk rasa yang umumnya ibu-ibu rumah tangga itu berterus terang menerima bayaran Rp25.000 per orang tanpa menyebutkan pihak yang memberikan bayaran tersebut.
Aksi Garansi yang juga dimulai dari Bundaran Besar ini didukung sekitar 100 orang orang dengan tema mendukung kebijakan pemerintahan SBY khususnya program yang menyentuh masyarakat kecil.
Massa menilai, SBY telah berhasil dengan program pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan (Askes), Jamkesmas, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Mandiri dan lain-lain untuk kesejahteraan rakyat.
Aksi damai massa Garansi berlanjut menuju ke Gedung DPRD Provinsi Kalteng yang kemudian ditemui oleh sejumlah unsur pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua II Hendry Dalim, Wakil Ketua III Arief Budiatmo, serta anggota DPRD EC Lina Ningsih, Yoyo Triyoga dan Muneman Syamsu.
Ketua Garansi Kalteng Rusdi Agus membacakan pernyataan sikap gerakan moral dukung SBY yang meminta dihentikan segala bentuk fitnah terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Nampak dalam kerumunan massa sejumlah Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari Fraksi Partai Demokrat Elsanto Harinatalno, Mambang I Tubil, dan Muhammad Sriosako.
"Kami juga mengecam pembakaran, pelecehan terhadap gambar Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lain, serta mendukung Pansus Century untuk membuka seterang-terangnya kasus tersebut," kata Rusdi.
Wakil Ketua DPRD Arief Budiatmo, mengatakan menghargai aspirasi yang disampaikan dan berjanji untuk mempelajari dan kemudian diteruskan ke pusat, karena dinilai merupakan aspirasi masyarakat.
Arief juga sempat mengingatkan kepada pendemo untuk dapat menjaga ketertiban dengan jangan melakukan perbuatan anarkis dan juga dalam melakukan demo untuk tidak membawa anak-anak, karena mempunyai risiko yang sangat tinggi.(K-RA/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
