"Boleh tidak sependapat, akan tetapi simbol negara tidak boleh diotak-atik, karena itu merupakan milik kita bersama," kata Teras Narang, di Palangkaraya, Minggu.
Pernyataan Teras itu disampaikan menyusul terjadinya sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Palangkaraya yang diwarnai dengan pembakaran foto sejumlah pejabat negara.
Teras mengaku sangat menyesal dan sedih bila mengetahui terjadi sejumlah aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan pembakaran bendera merah putih ataupun foto Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut dia, semua pihak boleh mengemukakan perbedaan pendapatnya, boleh mengungkapkan amarahnya, tetapi semua simbol negara tetap tidak boleh dilecehkan atas nama aksi massa.
"Kalau kita, sebagai bangsa, tidak menghormati lagi pemimpin kita, siapa lagi yang akan hormat. (Pembakaran itu) keterlaluan sekali. Boleh marah tapi mari tetap hormati simbol negara," kata Teras.
Teras Narang menegaskan tidak mungkin bendera merah putih akan terus berkibar bila bangsa ini tanpa pemimpin negara, karena mengibarkan bendera negara ini harus memiliki Presiden.
"Saya ini kader PDI Perjuangan, yang juga mungkin memiliki perbedaan. Tetapi sebagai rakyat kita tetap harus menghormati para pemimpin kita. Mereka (Presiden dan Wakil Presiden) itu ibarat orangtua kita," tambahnya.
Sementara itu, pengurus Partai Demokrat Provinsi Kalteng sendiri sebelumnya telah menyatakan akan membawa kasus pembakaran bendera partai itu dan foto Presiden saat aksi massa 28 Januari lalu ke pihak kepolisian.(RA/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
