Oleh karena itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan PKK dalam rangka mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan program KB Nasional dengan PKK tahun 2009.
Demikian antara lain yang dibahas dalam Rakornas BKKBN-PKK, di Jakarta, Kamis (11/2), yang dihadiri Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Ny Vita Gamawan Fauzi. Rakornas ini diharapkan juga dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional kemitraan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2010.
Sugiri Syarief mengatakan, RPJMN 2010-2014 merupakan tahapan ke-2 dari RPJPN tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melibatkan berbagai bidang pembangunan termasuk pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
Dia menjelaskan, dari 11 prioritas pembangunan yang merupakan visi-misi presiden pada RPJMN 2010-2014, program KB merupakan salah satu fokus bidang kesehatan dengan arah meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan KB yang berkualitas di 23.500 klinik KB swasta dan pemerintah.
Menurut Sugiri, pembangunan kependudukan yang didukung oleh program KB sangat penting karena telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,4 (SDKI 2002/2003)menjadi 2,3 anak per perempuan usia reproduksi pada tahun 2007 (SDKI 2007 terkoreksi).
"Penurunan fertilitas ini disebabkan antara lain oleh pemakaian kontrasepsi yang menurut SDKI 2007 telah mencapai 57,4 persen dari pasangan usia subur atau PUS, dan pendewasaan usia kawin pertama pada perempuan, yang meningkat dari 19,2 tahun menjadi 19,8 tahun (SDKI, 2007)," katanya.
Dengan demikian, kebernasilan program KB tersebut telah mencegah lebih dari 100 juta kehamilan atau kelahiran. Namun pelaksanaan program KB masih mempunyai tantangan dan kendala antara lain masih bervariasinya angka TFR disetiap provinsi dan keluarga yang miskin dan sosial ekonominya relatif rendah masih cukup tinggi.
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) menunjukkan TFR terendah berada di provinsi DI Yogyakarta (1,5) dan tertinggi di Maluku dan NTT (3,7).
Sementara itu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin adalah 4,2 anak, lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang Iabih mampu (3,0). Rata-rata jumiah anak dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) Iebih banyak dibandingkan dengan kelompok berpendidikan tinggi (2,7).
Oleh sebab itu Pembangunan Kependudukan dan KB menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan pemakaian dan pelayanan kontrasepsi gratis bagi kelompok yang tertinggal tersebut. Apabila upaya untuk meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui KB ini tidak dilakukan maka pertambahan jumlah penduduk akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat sehingga upaya pengentasan kemiskinan juga tidak akan berhasil.
Di sisi lain, peluang yang baik dalam pelaksanaan program KB akan semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Dengan adanya UU no.52/2009 tersebut maka tugas fungsi BKKBN akan berubah oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja. Sekaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 (Rakornas Kemitraan Program Pembangunan KKB 2010) dengan PKK.
Sementara itu, Ny Vita Gamawan Fauzi menyatakan, Tim Penggerak PKK tingkat pusat hingga pengurus PKK tingkat desa/kelurahan bertekad menyukseskan proram KB untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, melalui penyuluhan kepada pasangan usia subur (PUS) usia 20-45 tahun.
Dengan kesertaaan peran PKK dalam penyuluhan program KB, maka uapaya BKKBN menurunkan angka pertumbuhan penduduk dari 1,3 persen pada 2009 menjadi 1 persen pada 2014 akan terpenuhi, serta angka penurunan kesuburun wanita juga menurun dari 2,3 anak menajdi 2,1 anak pada periode yang sama.(R009/P003)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
