"Suatu hal yang mustahil memberantas korupsi tanpa perbaikan birokrasi. Tapi memang birokrasi kita sudah terlanjur berkarat sejak dulu sehingga sulit memperbaikinya," kata Chandra di Banda Aceh, Sabtu.
Chandra menjadi pembicara pada seminar nasional yang digelar mahasiswa Universitas Syiah Kuala ber tema "Saatnya mewujudkan pemerintah bersih, transparan, akuntabel menuju Indonesia clean goverment" di gedung Academy Activity Center (AAC) Dayan Dawood Unsyiah.
Chandra mengatakan, untuk menciptakan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, diperlukan ental birokrasi yang bersih.
Lebih lanjut dia menyatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga harus didukung dan diawasi pemerintah, swasta dan masyarakat.
"Menggantungkan pemberantasan korupsi kepada KPK, hanya pekerjaan yang sia-sia karena personil KPK sangat terbatas dan saat ini hanya ada di Jakarta," tambahnya.
Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengamini Chandra dengan mengatakan adalah bukan hal mudah menuju pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga citra pemerintahan.
"Bagaimana kita menjaga citra pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi juga berjalan. Semua pihak harus ikut mengawasi termasuk masyarakat madani," kata Nazar yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu.
Nazar mengingatkan para pejabat pemerintahan untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, termasuk jika menempatkan uangnya di bank.
Dia menambahkan, publik harus terlibat langsung baik sebagai mitra maupun sebagai pengawas sehingga pemerintahan tetap berjalan di jalurnya. (*)
D016/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
