Tak terkecuali pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.
Presiden yang dikenal dengan sebutan SBY ini, akan menghadapi ujian tahun pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden dengan pasangan barunya Wakil Presiden Boediono pada Oktober 2009.
Bukan hanya itu, 2010 merupakan awal pemulihan ekonomi dunia, setelah dunia dihantam gelombang krisis finansial pada 2008. Hal itu mengakibatkan terjadinya perlambatan perekonomian dunia bahkan resesi ekonomi terjadi di negara-negara majua pada 2009, maka 2010 merupakan tahun penuh tantangan menatap ekonomi yang lebih baik.
Ekonomi dunia pada 2010 diperkirakan tumbuh positif. Bank dunia memperkirakan ekonomi global telah tumbuh sebesar 2,7 persen, bahkan IMF menyebut bisa mencapai 3 persen.
Negara-negara yang sebelumnya mengalami resesi ekonomi seperti Jepang dan AS juga diperkirakan tumbuh lebih baik. Indonesia sendiri, setelah selamat dari badai krisis dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang kuat 4,5 persen pada 2009, kini mulai konsentrasi meningkatkan kemampuan perekonomian-nya.
Pemerintahan SBY-Boediono sendiri telah berikrar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga melebihi tujuh persen pada 2014.
Jika pada 2010 pemerintah sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-5,6 persen, maka pada 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,0-6,3 persen.
Pertumbuhan ekonomi pada 2012 ditargetkan mencapai 6,4-6,5 persen, kemudian 2013 mencapai 6,7-7,7 persen dan 2014 diprediksi tumbuh 7,0-7,7 persen.
Kuatnya keinginan pemerintah memperbaiki kinerja perekonomian tentunya juga akan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pertanyaanya seberapa kuat APBN ini juga digunakan untuk mendorong perekonomian?.
Konservatif
Dalam sebuah acara `talkshow` bertajuk `Membedah APBN 2010` di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2010 masih konservatif, terutama menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghindari ketidakpastian.
"APBN untuk tahun pertama pemerintahan baru hasil pemilu sebagai dasar acuan (baseline) untuk kemudian pemerintah dan DPR membuat perkiraan-perkiraan penerimaan, belanja, pembiayaan dengan se- konservatif mungkin tanpa menimbulkan implikasi-implikasi berat," katanya.
Alasan itu ia sampaikan karena APBN 2010 cukup unik. Pembuatan APBN 2010 yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru terpilih.
Untuk itulah, menurut wanita yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Pemerintahan SBY-JK itu, APBN ini lebih mencerminkan konservatisme.
Menkeu menambahkan selalu ada risiko dalam penyusunan APBN yang dibentuk berdasarkan asumsi makro terhadap proyeksi perekonomian.
"Dalam mengelola APBN, selalu ada akurasi membaca resiko dan kemampuan mengelola dengan berbagai alternatif kemungkinan yang terjadi," ujarnya.
APBN 2010 kali ini memuat belanja negara sebesar Rp1.047,7 triliun. Belanja sebesar itu akan dipenuhi oleh pendapatan negara dan hibah sebesar Rp949,7 triliun.
Sedangkan kurangnya (defisit) sebesar Rp98 triliun atau defisit 1,6 persen dipenuhi melalui penerbitan surat berharga dan utang luar negeri.
Menurut Menkeu, APBN 2010 diterjemahkan ke dalam lima prioritas program pembangunan nasional. Pertama pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Ke dua peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ke tiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, demokrasi dan keamanan nasional.
Sedangkan ke empat pemulihan ekonomi yang didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi serta ke lima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu, menilai konservatif tidak berarti buruk karena keinginan untuk membuat perekonomian yang lebih stabil.
Untuk itu, menurut dia, dalam APBN 2010 tersebut masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, meski ada potensi untuk lebih.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan. Menurut dia, investor saat ini masih melihat kebijakan fiskal Indonesia cukup bagus asalkan pemerintah mampu menjaga defisit APBN masih di bawah 3 persen.
Menurut Fauzi, stabilitas merupakan hal yang penting agar investor semakin yakin dan percaya terhadap Indonesia.(ANT)
Oleh Muhammad Arief Iskandar
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
