"Kalau ada yang mengatakan TVRI/RRI digabung, itu baru sebatas wacana karena itu jangan dikembangkan atau dispekulasikan," kata Tifatul di Agam, Sumbar, Sabtu.
Dia mengatakan, panitia kerja TVRI/RRI telah terbentuk di Komisi I DPR.
"Kita sedang mempelajari masalah TVRI/RRI," katanya.
Tifatul mengatakan, yang diinginkan adalah terjadinya revitalisasi di tubuh TVRI dan RRI.
Hal itu diperlukan karena terjadinya kemelut panjang antara dewan pengawas dan direksi di lembaga tersebut.
Kemelut itu, lanjut Tifatul, berdampak pada program-program TVRI/RRI yang sulit berkembang karena anggarannya sulit ditingkatkan.
"Itu karena induk semangnya tidak jalan. Saya mengatakan, perjelas induk semangnya," kata dia.
Tifatul mengatakan, banyak antena TVRI/RRI yang tidak bisa dipakai lagi karena sudah karatan bahkan ada karyawan yang sudah bekerja 30 tahun tapi tidak diangkat menjadi pegawai.
"Siapa yang akan memikirkan hal itu kalau orang-orang di atasnya ribut terus," katanya.
Ia mengatakan, pada akhir Maret nanti tim dari Komisi I dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan melakukan studi banding ke BBC London.
"Kita ingin mengetahui bagaimana BBC yang juga lembaga penyiaran publik bisa eksis," kata dia.
Tifatul Sembiring berada di Sumbar dalam rangka pengukuhan gelar adatnya di Nagari Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumbar, Sabtu.
Setelah dikukuhkan, Tifatul resmi bergelar Datuak Tumangguang dari suku Koto.
(O003/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Sepengetahuan saya, Dewas dan Direksi LPP RRI tidak pernah ribut, mereka eksis.
Saya menyarankan agar anda sering sering mendengar siaran RRI dan TVRI.
LPP RRI sesuai dengan undang undang bukan juru bicara pemerintah, tetapi RADIO PUBLIK MILIK BANGSA, yang senantiasa menyuarakan kepentingan publik.
Jadi, saya sarankan baca dan pelajari kembali UU Penyiaran.
Terima Kasih. Salam