"Tentu saja, dalam sidang-sidang di GMEF kemarin terdapat perdebatan dalam banyak hal. Tetapi akhirnya kita semua sepakat mengadopsi Deklarasi Nusa Dua dan posisi kami adalah mendukung sepenuhnya pelaksanaan deklarasi itu di tataran kawasan dan global," katanya kepada ANTARA, di Kecamatan Abian Semal, Bali, Sabtu.
Jones yang juga Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Ilmu Pengetahuan, menyatakan, hal yang menjadi garisan delegasinya itu penting untuk dicermati karena terdapat perbedaan persepsi tentang hasil COP-15 di Kopenhagen, Denmark, tahun lalu.
"Saya kasih contoh dengan Indonesia. Kerja sama kita dalam pembangunan lingkungan, peningkatan kapasitas, dan pendanaan telah dilakukan selama ini. Dalam hal ini, kesamaan persepsi dan aksi telah tercipta dan bisa ditingkatkan pada masa mendatang," katanya.
Dalam GMEF Ke-11 di Bali lalu, salah satu hal yang mengemuka adalah kekurangpercayaan antara negara-negara maju dengan negara berkembang pemilik hutan. "Ini bisa dilunturkan melalui langkah memulai aksi bersama secara global dan ini harus segera dilakukan. COP-16 di Cancun, Meksiko adalah forum yang baik," katanya.
Deklarasi Nusa Dua menjadi satu dari enam butir kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang pleno penutupan GMEF Ke-11. Hal yang disepakati adalah kerangka kebijakan ilmu pengetahuan antarpemerintahan untuk keragaman hayati dan layanan ekosistem, pembiayaan untuk bahan kimia dan limbah lain, keputusan untuk membuat hukum lingkungan, pengaturan lingkungan internasional, dan peningkatan koordinasi antarsistem PBB.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Konvensi PBB Untuk Perubahan Iklim, Ivo de Boer, menyatakan, dalam GMEF Ke-11 di Bali kali ini, kepedulian utama seluruh negara peserta adalah hasil negosiasi kelompok kecil yang telah diperoleh di Kopenhagen, tidak disediakan cukup waktu dan upaya untuk membawa kesepakatan kelompok kecil itu ke tingkat lebih tinggi, demikian juga kepada konstituensinya.
Maka dari itu, agar Cancun lebih berhasil guna dan efektif, katanya, diperlukan transparansi dalam segala segi dan kesediaan semua pihak untuk mendengar pendapat semua negara, walau bukan berarti semua negara harus diberikan forum tersendiri.
"Keberhasilan pelaksanaan butir kesepakatan kelompok kecil ini bisa terjadi dalam dua kondisi. Pertama, kelompok kecil itu harus menjadi perwakilan sejati konstituen dan kepentingan yang terlibat. Kedua, waktu cukup harus diberikan bagi kelompok kecil itu untuk menguji kembali kesepakatan itu kepada konstituennya. Karena itu harus ada hubungan yang baik antar kelompok kecil yang terlibat, sebagaimana kelompok kecil dengan konstituennya," katanya.
"Kopenhagen sarat muatan politik sementara saya harap cancun tidak demikian. Di Meksiko, kita harus fokus pada arsitektur dan karakter ikatan hukum yang harus dibangun," katanya.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
