Perkuat stabilitas sistem keuangan, BI sempurnakan aturan PLJP/PLJPS

Perkuat stabilitas sistem keuangan, BI sempurnakan aturan PLJP/PLJPS

Dokumentasi - Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI) Onny widjanarko memberikan keterangan pers tentang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/8/PBI/2017 mengenai penetapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) di Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/pri.

Penyempurnaan ketentuan mengenai PLJP/PLJPS ini dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PLJP) dan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) yang berlaku efektif sejak 29 September 2020.

"Penyempurnaan ketentuan mengenai PLJP/PLJPS ini dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari pandemi COVID-19," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam info terbarunya di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, katanya, BI memperkuat fungsi lender of the last resort dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Penyempurnaan ketentuan PLJP melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Sementara penyempurnaan PLJPS melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Onny menjelaskan, pokok-pokok penyempurnaan ketentuan itu antara lain meliputi penyesuaian suku bunga PLJP menjadi Lending Facility (LF) + 100bps sesuai dengan best practice, sementara itu Nisbah Bagi Hasil PLJPS tetap sebesar 80 persen. .

Selain itu, perluasan/penambahan agunan PLJP/PLJPS di mana aset kredit/pembiayaan tidak lagi harus sepenuhnya dijamin oleh tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Serta percepatan proses permohonan PLJP/PLJPS dengan mengharuskan bank melakukan penilaian dan verifikasi terhadap agunan yang akan digunakan dalam permohonan PLJP/PLJPS.

Menurut Onny, dalam proses pemberian PLJP/PLJPS, BI memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait baik sebelum maupun setelah pengajuan PLJP/PLJPS untuk memastikan proses pemberian PLJP/PLJPS dapat dilakukan dengan cepat dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.

Baca juga: OJK: Bank umum kini bisa tawarkan pembiayaan syariah, ini syaratnya
Baca juga: OJK: Bank mulai masukkan sinergi umum-syariah pada 2020

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BI kembali tahan suku bunga acuan 4 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar