Waka DPRD DKI targetkan Raperda COVID-19 disahkan pada 13 Oktober 2020

Waka DPRD DKI targetkan Raperda COVID-19 disahkan pada 13 Oktober 2020

Petugas dari Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pasar Ciplak yang ditutup karena pedagang terpapar COVID-19, Senin (28/9/2020) (ANTARA/Kominfotik Jakarta Selatan)

mudah-mudahan nanti hadirnya Perda ini bisa mempercepat mengurangi penyebaran dan juga penanggulangan yang lebih baik lagi ke depannya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahham Suhaimi menargetkan Raperda Penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Jakarta  bisa disahkan pada 13 Oktober 2020 mendatang.

Hal ini menyusul seluruh fraksi yang berjumlah sembilan di DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dan selanjutnya masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Baca juga: PAN usulkan isolasi mandiri dan BLT diatur dalam Perda COVID-19

"Mudah-mudahan nanti saat pembahasan Raperda di Bapemperda tidak ada kesulitan. Dan semoga semuanya berjalan lancar sehingga pada 13 Oktober mendatang insyallah sudah menjadi Perda," kata Abdurahham di Jakarta, Rabu.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga berharap agar Raperda tersebut dapat segera dibahas sehingga bisa disahkan menjadi Perda.

Baca juga: Wagub DKI: Raperda COVID-19 sudah sesuai dengan tujuan Pemprov

"Semua peraturan dan ketentuan terkait penanganan COVID-19, mudah-mudahan nanti hadirnya Perda ini bisa mempercepat mengurangi penyebaran dan juga penanggulangan yang lebih baik lagi ke depannya," ujar Ariza.

Selama ini pemerintah daerah tak bisa menjerat para pelanggar PSBB dengan sanksi pidana karena dasar hukumnya kurang kuat. Adapun pengenaan sanksi mengacu pada Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Baca juga: DPRD DKI sepakati Raperda Penanggulangan COVID-19

"Sanksi pidana ini kami atur dengan DPRD dan juga aparat hukum. Ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (melalui Perda), dan sanksi pidana akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan Pemprov DKI Jakarta," ucap Ariza.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumbar siapkan Perda guna tekan penyebaran COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar