Dalam pidatonya pada sidang paripurna MPR di Jakarta Senin, Taufiq mengatakan, MPR harus bisa meningkatkan peran serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mengembangkan mekanisme checks and balances, juga meningkatkan kualistas kerja.
MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan politik rakyat dan daerah, perlu mengapresiasi gagasan agar lembaga itu kembali berperan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan.
"Sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih fokus dalam mewujudkan tujuan nasional menuju masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
Pada bagian lain, suami mantan presiden Megawati itu mengatakan bahwa pimpinan MPR telah menyiapkan berbagai rencana program dan kegiatan yang disusun agar nilai-nilai luhur bangsa dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat Indonesia.
Dikemukakannya bahwa untuk lebih memberikan pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan, selain UUD, MPR juga memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, bentuk negara kesatuan RI dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
"Sosialisasi terhadap empat pilar negara tersebut sangat penting karena saat ini banyak masyarakat yang merasa asing pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya," kata taufiq.
Keadaan itu membuat nilai-nilai etika sebagaimana terdapat pada empat warisan luhur bangsa telah terpinggirkan.
Ditegaskannya bahwa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu bisa menjadi panduan yang efektif dan nyata apabila semua pihak dan segenap elemen bangsa konsisten mengamalkannya.
"Empat pilar hendaknya juga menjadi panduan dalam mengamalkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR No VI/MPR/2001, yakni dalam berpolitik, pemerintahan, penegakkan hukum, perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya," ujarnya.
(T.D011/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
