"Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan bagian keuangan Pemko Jambi ada dua SKPD yang belum serahkan DPA, sehingga pencairan APBD masih tertunda. Padahal, proses di DPRD Kota Jambi dan Pemprov Jambi sudah tidak ada masalah lagi, ujar Fauzi saat diminta keterangannya di Jambi, Selasa.
Menurut politisi asal Partai PDI Perjuangan itu, hasil evaluasi pengajuan rancangan APBD 2010 oleh Pemprov Jambi sudah diparipurnakan oleh DPRD Kota Jambi awal Februari 2010 untuk disahkan menjadi ABPD yang nilainya sebesar Rp586 miliar.
"Untuk itu kami meminta setiap SKPD, khususnya yang belum menyerahkan DPA segera menyelesaikan proses tersebut, sebab jika tidak, kegiatan kepemerintahan akan berjalan tidak baik akibat anggaran belum juga cair. Padahal tahun anggaran tahun 2010 sudah memasuki bulan ketiga," ujarnya.
Terkait hal itu, Fauzi mengaku DPRD dalam waktu dekat akan memanggil bagian keuangan Pemko Jambi guna mengklarifikasi apakah proses penyerahan DPA sudah selesai atau belum.
Sementara itu, Kabag Humas Pemko Jambi M. Subhi mengatakan, belum mengetahui secara pasti apakah proses pencairan APBD tersebut telah selesai atau belum.
"Saat ini prosesnya masih ditangani bagian keuangan, jika penyerahan DPA selesai, otomatis APBD bisa segera dicairkan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi melalui sekretaris dinasnya Isiah mengatakan, belum turunnya APBD membuat kinerja pemerintahan di beberapa dinas terhambat.
Salah satunya pembayaran pegawai honorer seperti Satpol PP dan petugas kebersihan. Selain itu proses tender di beberapa dinas juga belum bisa dilaksanaan.
"Terpaksa pembayaran pegawai honor dan tender belum bisa dilakukan karena anggarannya masuk dalam APBD. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan pembelian alat-alat tulis kantor (ATK) yang nilainya tidak terlalu besar," ujar Asiah. (BS/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
