Penetapan secara resmi kawasan budidaya ikan bandeng --umpan tuna-- sebagai Mina Politan disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara penebaran benih bandeng di Carocok Tarusan, Pesisir Selatan, Sumbar, Kamis.
Lokasi budidaya bandeng, patim, dan nila di kawasan Carocok Tarusan, Pesisir Selatan mencapai 450 hektare yang sudah dikembangkan sebanyak 30 tambak, dan waktu dekat menyusul 12 tambak lagi dikembangkan 10 kelompok nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan bersama jajaran Dirjen di kementerian itu, melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, berlangsung selama dua hari (Rabu-Kamis).
Agenda kunjungan menteri, di antaranya ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Padangpariaman, dan peresmian gedung prosesing tuna di Bungus Teluk Kabung, serta ke kawasan budidaya bandeng Carocok Pesisir Selatan.
Fadel menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu pengadaan benih bandeng yang akan didatangkan dari Bali dan Situbondo.
Bantuan benih bandeng itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan gratis kepada kelompok nelayan yang mengembangkan budidaya umpan tuna di daerah tersebut.
"Selama ini benih bandeng yang bagus hasil pengembangan di Bali dan Situbondo. Ke depan, diharapkan kebutuhan umpan tuna di Sumbar bisa mencukupi," katanya.
Mantan gubernur Gorontalo itu, memberikan apresiasi terhadap kelompok tani yang penuh dengan semangat untuk budidaya bandeng dan jenis ikan lainnya sehingga ke depan mampu memanfaatkan potensi perikanan dan pesisir yang dimiliki.
"Spirit yang dipunyai petani perikanan harus didukung penuh sehingga produksi bisa meningkat dan pendapatannya bisa meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berupaya mencarikan solusi atas kendala-kendala yang ada," katanya.
Terkait, selama ini penghasilan nelayan semata dari hasil tangkapan di laut, tapi dengan adanya budidaya bisa membantu peningkatan pendapatan mereka.
Justru itu, katanya, dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan provinsi sangat diharapkan sehingga semangat nelayan tidak berkurang.
Kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan, untuk mendukung sarana prasarana pada kawasan Mina Politan, diperlukan perbaikan infrastruktur, seperti akses jalan.
Tujuannya, supaya memudahkan akses nelayan dalam mengangkut produksi budidayanya sehingga keterbatasan tak menjadi hambatan dalam pengembangannya.
"Saya minta kepada Bupati Pesisir Selatan melalaui Dinas Perikanan Provinsi Sumbar, supaya memasukan proposal untuk kelengkapan infrastruktur di lokasi Mina Politan," katanya.
Sebab, tidak mungkin lokasi Mina Politan akses jalan masih belum memadai karena akan menjadi kendala dalam pengakutan hasil produksi.
Pembangunan infrastruktur, berupa jalan di lokasi Mina Politan, katanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mendukung kelengkapan infrastruktur, berupa jalan produksi.
Ketua Pembina kelompok nelayan, Darpius Indra menyebutkan, panen bandeng sudah berulang kali, tapi produksi untuk umpan tuna baru terpenuhi 10-15 ribu ekor/tiga bulan.
Sementara permintaan dari PT Dempo Andalas Samudera (DAS) dan PT Maharin mencapai 400 ribu ekor, makanya sebagian masih didatangkan dari luar Sumbar.
"Kita berterima kasih dengan dukungan penuh dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, untuk pengembangan ikan budidaya. Jadi, ke depan, nelayan tak semata mengandalkan hasil tangkapan di laut saja," katanya.(T.K-SA/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
