"Koalisi lama sudah tidak efektif lagi sehingga Presiden SBY harus segera melakukan reposisi politik dengan membangun koalisi baru," katanya di Semarang, Jumat.
Teguh yang juga staf pengajar FISIP Universitas Diponegoro Semarang itu, mengemukakan, hasil voting dalam kasus dana talangan Bank Century pada Sidang Paripurna DPR secara jelas telah menunjukkan siapa partai koalisi loyal dan tidak.
"Pemerintah berkuasa tidak bisa ambigu dengan membiarkan parpol koalisi berbeda sikap dalam kasus Century, dengan tetap melibatkan mereka dalam kabinet," katanya.
Ia mengemukakan, Presiden tidak perlu lagi berbasa-basi terhadap partai koalisi yang berbeda sikap dalam kasus Century karena Presiden butuh dukungan kuat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.
Sebelum berkoalisi, katanya, pasti ada komitmen dan code of conduct (kode etik) antara partai-partai dengan Presiden SBY yang terpilih secara langsung pada Pemilu Presiden 2009.
Bila saat ini mereka sudah tidak sejalan, katanya, Presiden harus melakukan reposisi politik.
Ia menjelaskan, pemerintah berkuasa tidak saja harus memberikan apresiasi terhadap partai yang bersikap seirama dengan Presiden dan Partai Demokrat.
Tetapi, katanya, juga harus mencari dukungan dari partai lain yang sejak awal memang berseberangan dengan pemerintah. "Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sejak awal memang sudah memilih sikap oposisi, sedangkan PKS, PPP, dan Partai Golkar berada di dalam kabinet," katanya.
Ia mengemukakan, dalam politik sangat mungkin pemerintah yang didukung Partai Demokrat dan partai koalisi menjajaki koalisi baru dengan menggandeng Gerindra dan PDI Perjuangan.
"Apalagi kedua petinggi partai ini (Prabowo Subianto dan Taufik Kiemas,Red.) memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden SBY," katanya.
"Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik itu art of possibilities (seni dari berbagai kemungkinan). Dan sangat mungkin Gerindra dan PDIP bergabung dengan pemerintah saat ini," katanya.
Jika Gerindra dan PDIP bergabung dengan pemerintah, katanya, akan menciptakan stabilitas politik dan membangun perimbangan kekuatan di parlemen setelah Golkar, PPP, dan PKS keluar dari koalisi.
(A030/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
