Jakarta (ANTARA News) - Beberapa politisi mengatakan, para pimpinan DPR memiliki kapasitas sebagai negarawan, bukan lagi politisi, maka diharapkan bisa bersikap netral dan tidak perlu mengedepankan kepentingan partainya.

"Pimpinan DPR itu adalah negarawan sekarang. Seharusnya bisa bersikap netral," kata Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, di Jakarta, Jumat.

Senada dengan Refly Harun, Guru Besar Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia. Maswadi Rauf berpendapat, seharusnya pimpinan DPR berposisi sebagai negarawan yang harus mementingkan rakyat, dan bisa menjaga ritme persidangan yang baik.

"Pimpinan DPR tak perlu lagi membawa kepentingan partai. Kan sudah ada ketua fraksi yang bisa mengartikulasikan kepentingan partainya," kata Maswadi Rauf.

Maswadi Rauf menyayangkan sikap Ketua DPR Marzuki Ali yang belum memosisikan diri sebagai negarawan. Dalam Sidang Paripurna, Marzuki membela Partai Demokrat dengan berkomentar bahwa anggota Dewan dari Partai Demokrat kompak karena telah menyepakati satu opsi.

"Itu bukan sikap negarawan, ya, komentar Maswadi.

Berebut Poin

Menurut Refly Harun, sikap Marzuki Ali yang menutup Sidang Paripurna secara tiba-tiba tanpa kesepakatan dari pimpinan lain, membuat poin pimpinan lain meningkat di mata rakyat.

Setelah Marzuki Ali meninggalkan ruang sidang, yang terjadi justru ketiga pimpinan lain mengeluhkan sikapnya kepada media massa. Padahal, kata Refly, seharusnya mereka menyusul Marzuki Ali untuk merembukkan langkah selanjutnya, bukan malah berbicara di hadapan pers.

"Ketika pimpinan yang satu terpuruk, yang terjadi pimpinan lain justru cari poin. Masih ada persaingan antar-pimpinan ini," kata Refly.

(ANT/S026)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010