"Saya sudah bertemu dengan anggota Komnas HAM serta dari pihak Komisi Perpolisian Nasional (Kompolnas) hari ini," kata Adang Rochjana di Makassar, Senin.
Dalam pertemuannya itu, Kapolda menjelaskan bahwa akar masalah kerusuhan itu berawal dari persoalan pribadi antara oknum anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Aiptu Sut dengan salah seorang pengunjuk rasa AS (35) alias KC.
Saat itu, katanya, seorang pengunjuk rasa AS (35) alias KC dalam demonstrasi di Jalan Urip Sumoharjo menyandera kendaraan dinas (randis) milik pemerintah berplat merah.
Pada saat itu, oknum KC menyiramkan bensin ke mobil tersebut dan berusaha membakar mobilnya. Melihat aksi KC itu, anggota yang bertugas berusaha menghalau, namun KC dengan bahasa Makassar justru mengeluarkan perkataan tidak sopan.
"Anggota Densus 88 Aiptu Sut yang mencoba menghalau pembakaran mobil itu malah dihina dengan cacian kotor yang tidak sopan dengan menggunakan bahasa Makassar. Perkataan seperti itu pastinya tidak akan diterima baik oleh seluruh masyarakat Sulsel karena itu penghinaan," katanya.
Aiptu Sut tanpa diketahui oleh pimpinannya dan anggota lainnya menaruh dendam dan menunggu kesempatan baik untuk menyelesaikan masalah dengan KC.
KC yang disuruh meminta maaf dan menarik ucapan kotornya, malah tidak menghiraukan dan membuat permasalahan baru. Akhirnya anggota lalu membuntutinya hingga terjadi perkelahian di Jalan Bawakaraeng.
Usai perkelahian, KC lalu melarikan diri dan bersembunyi di Sekretariat HMI Cabang Makassar. Aiptu Sut juga kemudian mengejar dan melempar batu ke Sekretariat HMI Cabang Makassar.
"Makanya buntut persoalan pribadi antara keduanya itu yang menyebar pada bentrokan antara mahasiswa dan warga pada saat aksi solidaritas dilaksanakan dan polisi kembali disebut-sebut sebagai otak yang memprovokasi warga," ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan, kasus pengrusakan dan penyerangan Sekrtariat HMI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan masalah serius.
"Setelah mendengar penjelasan tadi saya menilai ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang perlu diselidiki dalam kejadian itu," katanya.
Dikatakannya, Kapolda Sulselbar sangat kooperatif dan membuka akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan.
Bahkan, menurutnya, Kapolda menyatakan jika ia dan anggotanya yang terindikasi terlibat kasus itu siap diperiksa.
"Ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti. Contohnya, Kapolda mengakui bahwa ia tidak mengetahui apa yang terjadi di HMI itu. Artinya, ada aspek lain yang perlu diselidiki," ujarnya.
(ANT/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
